Anggaran Pemkot Terbatas Edi Rusdi Kamtono Minta APBN untuk Air Baku Pontianak

Faktakalbar.id - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta dukungan anggaran APBN dari pemerintah pusat untuk mengatasi ancaman krisis air baku tawar di Kota Pontianak.

Langkah ini diambil mengingat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dinilai sangat terbatas untuk mendanai proyek infrastruktur air berskala besar.

Kondisi keuangan daerah kian menyempit setelah pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 guna dialihkan ke program prioritas nasional.

Pengelolaan Wilayah Sungai Kapuas sendiri berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Sesuai aturan tersebut, jaminan penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok masyarakat pada wilayah sungai strategis nasional menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat.

Edi Rusdi Kamtono menggarisbawahi pentingnya pengalokasian dana pusat untuk membiayai perpanjangan pipa jaringan hingga pembangunan bendung karet penghambat air laut.

“Kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu kita berharap provinsi dan terutama pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran APBN untuk pembenahan di Penepat,” ujarnya.

Infrastruktur pendukung seperti pipa sepanjang tujuh kilometer menuju Biung dibutuhkan agar pasokan air tawar tetap terjaga saat intrusi air laut meluas di Sungai Kapuas.

Sinergi pendanaan lintas tingkatan pemerintah dinilai mendesak agar penanganan krisis air baku tidak selalu menjadi penanganan darurat yang berulang setiap musim kemarau.

Pemkot Pontianak berharap usulan infrastruktur sumber air baku Penepat dapat segera diprioritaskan dalam skema perencanaan pembangunan nasional.