Aliansi Masyarakat Adat Dayak Parindu Gelar Aksi Tolak Gugatan Uji Materi Pasal Kearifan Lokal di Sanggau

Faktakalbar.id - Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kecamatan Parindu menggelar aksi penyampaian aspirasi di Simpang Empat Pasar Bodok, Kabupaten Sanggau, pada Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.10 WIB tersebut digelar untuk merespons gugatan uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Aksi di Dusun Bodok, Desa Pusat Damai itu diikuti oleh tiga orang perwakilan dengan Hermanto Susilo alias Manto bertindak sebagai koordinator lapangan.

Peserta membentangkan spanduk bertuliskan "BIMA SADIROPA SIJABAT JAGA ADAP DAN ETIKA DI BUMI BORNEO !!!" sebagai bentuk protes terhadap permohonan uji materi tersebut.

Hermanto Susilo menyatakan penolakan tegas atas gugatan terhadap pasal yang mengatur pengecualian pembukaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.

Ia menilai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH berkaitan erat dengan keberlangsungan praktik perladangan tradisional yang masih dijalankan masyarakat adat.

Peserta aksi mengkhawatirkan pengabulan gugatan uji materi tersebut akan mengancam mata pencaharian serta keberlangsungan hidup masyarakat peladang di wilayah pedalaman.

Menurut mereka, praktik berladang berbasis kearifan lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga yang wajib dipertimbangkan dalam proses pengujian undang-undang.

Hermanto menjelaskan penyampaian aspirasi kali ini sengaja dilakukan secara terbatas tanpa mengerahkan massa dalam jumlah besar ke jalan.

Langkah pembatasan jumlah peserta tersebut dipilih agar pesan yang disampaikan tetap terarah dan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.

Ia menegaskan aspirasi yang disuarakan murni berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat adat serta masa depan generasi mendatang.

Dalam tuntutannya, peserta aksi meminta Bima Sadiropa Sijabat selaku pemohon uji materi untuk mempertimbangkan kembali langkah hukum yang sedang ditempuh.

Mereka berharap pihak pemohon mau memperhatikan nilai adat, kearifan lokal, dan kondisi sosiologis masyarakat setempat dengan mencabut permohonan gugatan tersebut.

Proses penyampaian pendapat di muka umum itu berjalan tertib dengan pemantauan dari aparat keamanan setempat serta Kasi Trantib Kantor Kecamatan Parindu Gunadi.