faktakalbar

DPRD Sanggau Rancang Pembagian 5 Zona Perbaikan Jalan untuk Tekan Biaya Transportasi Warga

Faktakalbar.id - DPRD Kabupaten Sanggau merancang konsep pemeliharaan jalan berbasis pembagian lima zona operasional guna memulihkan keterhubungan antarwilayah kecamatan.

Penulis: Ariya Editor: Natash Wednesday, 11 November 2026 📖 1 menit
DPRD Sanggau Rancang Pembagian 5 Zona Perbaikan Jalan untuk Tekan Biaya Transportasi Warga
Ilustrasi jalan rusak di Noyan Sanggau, Rencana pemeliharaan jalan melalui pembagian lima zona operasional alat berat disiapkan untuk memulihkan akses transportasi di Kabupaten Sanggau. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - DPRD Kabupaten Sanggau merancang konsep pemeliharaan jalan berbasis pembagian lima zona operasional guna memulihkan keterhubungan antarwilayah kecamatan.

Program zonisasi ini ditargetkan sanggup menangani perbaikan jalan fungsional sepanjang 2,5 kilometer per hari atau selesai dalam kurun dua hingga tiga tahun.

Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyampaikan bahwa perbaikan jalan secara cepat sangat mendesak untuk menekan pembengkakan biaya logistik barang warga.

Kondisi jalan yang rusak parah saat ini memicu lonjakan tarif angkutan barang dari Rp200 per kilogram menjadi Rp500 hingga Rp600 per kilogram.

"Uang masyarakat banyak habis hanya untuk menanggung biaya transportasi akibat kondisi jalan yang rusak. Karena itu, infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Hendrikus pada Selasa (10/11/2026).

Skema zonisasi ini membagi wilayah kerja ke dalam lima titik penempatan peralatan utama, yakni di Kecamatan Tayan Hilir, Tayan Hulu, Mukok, Kembayan, dan Sekayam.

Masing-masing zona akan dilengkapi dengan satu unit motor grader, vibro roller, ekskavator, serta tiga unit dump truck.

Hendrikus menegaskan fokus utama dari rencana strategis ini adalah pengembalian fungsi jalan agar dapat dilalui kendaraan masyarakat secara aman dan lancar.

"Target kita bukan langsung mengaspal seluruh jalan, tetapi membuat jalan-jalan yang rusak kembali fungsional dan bisa dilalui masyarakat dengan baik," katanya.

Pekerjaan di lapangan nantinya memanfaatkan material dari sumber kuari lokal dengan tetap mengikuti prosedur ketentuan perizinan yang berlaku.

Konsep kebijakan pengelolaan infrastruktur ini juga disusun oleh Hendrikus sebagai bagian dari kajian ilmiah riset magister (S2) bidang kebijakan publik.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK