Pontianak- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 dimaknai Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan sebagai momentum evaluasi kinerja aparatur khususnya dalam pengelolaan keuangan. Ia menilai korupsi juga berarti mengambil hak orang lain serta melalaikan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Solusinya ada dalam diri kita masing-masing, apakah berkomitmen atau tidak untuk memberantas perilaku korup. Tapi kalau di Pemerintah Kota Pontianak, kami selalu fokuskan pada pengawasan, sehingga perilaku korup berkurang, bahkan harapannya bisa hilang,” ucapnya usai menghadiri Peringatan Hakordia 2022 melalui zoom meeting, di Ruang Pontive Center, Jumat (9/12).
Bahasan mengungkapkan, banyak sekali dampak negatif dari perilaku korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Mulai dari sesama rekan kerja hingga masyarakat. Dirinya ikut mengajak warga Kota Pontianak maupun awak media untuk ikut mengawal hukum pemerintahan, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa ada yang dirugikan.“Yang penting juga harus sesuai Undang-undang serta peraturan yang berlaku karena kami bekerja memiliki dasar dan pedoman,” ungkapnya.
Pada agenda yang berdiri di Hotel Bidakara, Jakarta itu duduk bersama pejabat negara, mulai dari Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla hingga Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang sekaligus membuka agenda Peringatan Hakordia.
Ma’ruf menyebut, pengelolaan di tataran pemerintahan daerah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama saat menghadapi tahun 2023 yang disebut akan ditutup global.
“Pengambilan kebijakan yang tidak transparan akan menghilangkan kepercayaan rakyat, saya mengajak kita semua untuk memberikan perhatian dalam hal sumber daya. Jangan lupakan penegakan hukum,” tegasnya.
Wapres menuturkan, alokasi sumber daya harus dilakukan secara merata, sehingga semua pihak tersentuh kemakmuran. Upaya pemberantasan korupsi juga dimulai dari akar rumput masyarakat.
“Saya berharap, semangat dari tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’ menjadi penguat komitmen dan langkah dari semua lembaga, mulai dari pemerintah maupun pemerintah daerah, untuk menuju transformasi ekonomi,” pungkasnya. (rfk/ kominfo/prokopim)
