*Kosongnya Posisi Kadisporapar Turut Memicu Polemik Giat Pesona Kulminasi
Pontianak- Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin memandang, ketiadaan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata defenitif turut memicu kejadian polemik tarif harga Pesona Kulminasi. Ia berharap, posisi kadis yang saat ini tengah open bidding, dapat menempatkan orang-orang berkompeten di bidang tersebut.
“Polemik soal tarif pada pelaksanaan Pesona Kulminasi, juga ada hubungannya dengan ketiadaan Kadisporapar defenitif. Saat inikan, Dispora diisi oleh plt. Parahnya lagi kadis yang ditempatkan tak paham detail tentang kegiatan Disporapar,” ungkap Satarudin, Rabu (28/9).
Menurut Satar penempatan Kadis disetiap dinas jangan dibiarkan berlarut. Sebah Kadis merupakan nahkoda ditiap OPD. Namun, jika nahkoda di OPD ditempatkan nahkoda cadangan, pasti akan berpengaruh pada kinerja disebuah OPD.
Soal kebijakan, dan pengambilan keputusan pada tiap kegiatan, sambung Satar sudah pasti akan berjalan lamban. Belum lagi rapat-rapat yang seharusnya butuh tindaklanjut cepat, tak bisa dilakukan karena harus menunggu persetujuan dari Wali Kota.
Ego sentris teman-teman dijajaran eselon antar ASN, yang menempati posisi PLT dengan Kabid juga tak bisa ditutupi. Terasa. “Makanya harus cepat. Posisi kadis itu jangan dibiarkan lama kosong,” tegasnya.
Wali Kota saran Satar harus segera melakukan regenerasi untuk posisi Kadis. Apalagi di 2024 nanti, cukup banyak kadis-kadis yang bakal pensiun. Dari sini, sudah harus dipikirkan. Kader ASN berpotensi harus dimajukan. Semua demi kepentingan Pemkot Pontianak.
Iapun berharap, open bidding yang dilaksanakan, dibeberapa jabatan eselon II dapat berjalan cepat. Dengan demikian giat-giat serta penyusunan program dan pengalokasian anggaran dapat berjalan dengan cepat dan maksimal. Karena dalam penyusunan sebuah program mesti terencana. Tidak sembarangan. “Ini sudah mendekati akhir tahun.Tentunya kita harus membahas rencana program di tahun depan. Makanya posisi kadis defenitif diperlukan, karena posisinya sentral,” tutupnya.(rfk)
