OPINI – Di awal menjabat, publik langsung menggelarinya, menteri keuangan koboi. Pernyataan beliau soal utang kereta cepat Whoosh tidak gunakan APBN, itu membuat rakyat tepuk tangan.
Namun, belakangan ternyata utang Whoosh dibayar dengan pajak rakyat, kinerjanya mulai disorot. Makin ke sini, ia makin ke sana. Nikmati narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Enam bulan terakhir, perhatian publik mulai tertuju pada Purbaya Yudhi Sadewa. Ketika ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati, dukungan publik sempat mengalir deras.
Harapannya sederhana tetapi berat, menjaga disiplin fiskal, menenangkan pasar, dan membuat APBN kembali terlihat gagah seperti dompet tanggal satu.
Masalahnya, ekonomi tidak pernah tunduk pada harapan. Ia tunduk pada angka. Angka angka belakangan ini mulai membuat sebagian ekonom mengernyit.
Kinerja fiskal pemerintah dalam enam bulan terakhir mendapat sorotan. Beberapa indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Baca Juga: Mulyono, Pegawai Pajak, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5% dalam beberapa kuartal terakhir. Stabil memang, tetapi tidak memberikan akselerasi berarti seperti yang diharapkan pemerintah.
Nuan bayangkan mobil yang mesinnya hidup, bensin ada, pengemudi semangat, tetapi pedal gas seperti tidak terlalu diinjak. Jalan terus, tetapi tidak benar benar ngebut.
Lampu kuning juga datang dari lembaga pemeringkat internasional. Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Sementara Moody’s Investors Service juga menyoroti sejumlah risiko fiskal yang muncul belakangan.
Dalam dunia keuangan global, perubahan outlook seperti ini ibarat dokter yang berkata kepada pasien, “Kondisinya masih stabil, tetapi tolong kurangi gorengan.”
Program prioritas pemerintah juga ikut disorot. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda utama pemerintah.
Program ini dianggap penting untuk pembangunan sumber daya manusia, tetapi implementasinya menghadapi tantangan dari sisi anggaran hingga distribusi.
Dalam filsafat APBN, program sosial besar sering menghadapi dilema klasik. Niatnya mulia, tetapi biayanya bisa berkembang seperti bola salju yang turun dari gunung.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah indikator menunjukkan tekanan pada pengelolaan fiskal. Disiplin fiskal mulai melemah yang terlihat dari potensi pelebaran defisit anggaran.
Jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3% sampai 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Padahal selama ini Indonesia berusaha menjaga defisit tetap di bawah 3% PDB, batas psikologis yang penting bagi kepercayaan pasar.
Bhima juga mengingatkan, fiscal buffer atau cadangan fiskal semakin menurun. Dalam bahasa sederhana, payung negara masih ada, tetapi kainnya mulai menipis.
Masalah lain muncul dari transparansi anggaran. Dokumen APBN 2026 disebut terlambat dipublikasikan kepada publik. Bagi investor global, keterlambatan seperti ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan dan akurasi data fiskal.
Di tingkat daerah, perubahan kebijakan penggunaan dana desa juga disorot. Sekitar 58% dana desa dialihkan ke program Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai berpotensi menimbulkan distorsi fiskal dan mengganggu prioritas pembangunan daerah.
Belum selesai dengan persoalan domestik, badai besar datang dari luar negeri. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat setelah konflik antara Iran melawan koalisi Israel dan United States mengganggu produksi energi kawasan tersebut.
Dampaknya langsung terasa di pasar minyak dunia. Mengutip Reuters, pada Rabu (4/3/2026) harga minyak mentah Brent naik US$1,11 atau 1,4% menjadi US$82,53 per barel, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi sejak Januari 2025.
Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak adalah ujian fiskal klasik. Ahli strategi makro dari Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, bahkan menyarankan pemerintah mengaktifkan mekanisme penyesuaian subsidi jika Brent menembus US$90 per barel selama lebih dari lima hari perdagangan berturut turut. Jika tidak diantisipasi, tekanan inflasi bisa langsung terasa di masyarakat.
Bhima juga menyoroti pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara yang disebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan.
Jika arus kas BUMN energi ini tertekan, bayang bayang kenaikan harga BBM bisa muncul kapan saja.
Pada akhirnya, kritik paling tajam datang dari komunikasi kebijakan. Bhima menilai pemerintah terlalu optimistis dalam menyampaikan janji kebijakan. Ia menyebut fenomena ini sebagai over promised yang berpotensi menurunkan kepercayaan pasar.
Baca Juga: Emosional Saat Kinerja Dipertanyakan, Menkeu Purbaya Gebrak Meja dan Dalihkan Krisis Agustus 2025
Dalam filsafat keuangan modern, reputasi fiskal negara itu seperti jembatan gantung. Selama terlihat kokoh, semua orang berani melintas.
Namun begitu terdengar bunyi “krek” kecil di salah satu kabelnya, semua langkah mendadak menjadi hati hati. Sekarang, sebagian ekonom mulai mendengar bunyi kecil itu dari arah APBN.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi
