Faktakalbar.id, KETAPANG – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di Pelabuhan Perikanan Sukabangun, Kabupaten Ketapang.
Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung kondisi pelabuhan yang berlokasi di Desa Sukabangun Dalam tersebut pada Sabtu (7/3/2026).
Dalam kunjungannya yang turut didampingi oleh Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, Krisantus menyebut pelabuhan aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar tersebut sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Jika dikelola secara maksimal, kawasan ini dapat menjadi pusat pergerakan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Krisantus Kurniawan Desak Pelabuhan Kijing Segera Dioperasikan: Kalbar Sudah Rugi Puluhan Tahun!
Kendati demikian, ia mengakui secara terbuka bahwa fasilitas yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal dan perlu segera dibenahi agar pelabuhan berfungsi optimal.
Kelengkapan sarana dinilai sangat memengaruhi minat pelaku usaha perikanan untuk beraktivitas di kawasan tersebut.
“Jika sarana yang ada kurang memadai, tentu minat masyarakat untuk menyewa kios atau menambah aktivitas usaha di sini akan berkurang. Begitu juga dengan aktivitas kapal yang masuk ke pelabuhan ini,” ungkap Krisantus di sela-sela peninjauannya.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk merencanakan peningkatan fasilitas pelabuhan secara bertahap. Pihaknya akan memastikan agar kebutuhan sarana prasarana ini masuk ke dalam perencanaan penganggaran daerah ke depan.
Salah satu infrastruktur fisik yang dinilai paling mendesak untuk segera dibangun adalah area kanopi. Fasilitas pelindung ini sangat esensial untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan hasil tangkapan nelayan dari paparan cuaca sebelum didistribusikan ke pasar.
Krisantus berharap kelengkapan infrastruktur nantinya tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga mendorong para pegawai pelabuhan agar mampu memberikan standar pelayanan yang jauh lebih baik.
Baca Juga: Karantina Kalbar Tahan 1,6 Ton Telur dan Burung Ilegal di Pelabuhan Dwikora
(Mira)
