Baca Juga: Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Gelar Aksi di DPRD Provinsi, Desak DPRD Evaluasi Program MBG dan Polri
Ia juga mempertanyakan motif di balik megaproyek tersebut yang dituding sarat kepentingan ekonomi elite.
“Ini kan namanya kerja borongan Pak. Ini sifatnya skala nasional, gizi teman-teman di NTT beda sama gizi orang-orang di Jakarta. Dapur Papua beda dengan dapur Jawa, dapur Kalimantan, sekolah Kalimantan beda dengan sekolah di Jawa. Ini skala nasional jadi harus diberlakukan melihat bagaimana pemberdayaan lokal tersebut,” tegas Indah.
Lebih lanjut, massa aksi menyoroti narasi pengentasan stunting yang dinilai keliru jika hanya diselesaikan lewat pembagian makanan gratis di sekolah, tanpa menyentuh aspek kesehatan ibu dan kemiskinan struktural.
Indah menuding bahwa proyek MBG lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, bukan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dijanjikan.
“Berbicara stunting bukan bicara tentang bagaimana apa yang kamu makan hari ini, stunting kita bicarakan kesehatan ibu, kemiskinan. Lagi-lagi MBG target untuk UMKM diperlakukan untuk UMKM atau tidak? Tidak, Pak! Siapa yang banyak ambil borongan MBG ini? Kita tau anggota legislatif, kita bukan tidak tau siapa yang punya dapur MBG, ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi militer,” bebernya kritis.
Aksi ini juga menyoroti ironi biaya pendidikan. Meski berstatus sekolah negeri dan mendapat makan gratis, beban ekonomi masyarakat miskin tetap tinggi karena mahalnya biaya seragam dan buku tulis.
“Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti bisa jadi pemimpin negara tidak mungkin bunuh diri. Ini rezim kejam sekali, kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, bohong! Yang sekolah itu orang yang mampu aja Pak, cuma 3 persen anak yang bisa menempuh bangku kuliah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Gelar Aksi di DPRD Provinsi, Sampaikan Delapan Tuntutan
(Mira)
