Ironinya, Bea Cukai dikenal sebagai lembaga dengan tunjangan besar. Gaji plus tunjangan kinerja bisa bikin PNS lain menelan ludah. Ada pula premi dari denda dan lelang barang sitaan hingga 50 persen. Logikanya, kesejahteraan tinggi harusnya mematikan niat korupsi.
Nyatanya, yang mati justru rasa cukup. Laporan harta pejabat yang mencapai puluhan miliar membuat publik bertanya sambil nyengir, ini gaji negara atau bonus dari semesta?
Dampaknya bukan sekadar angka. Impor ilegal membunuh industri lokal, pajak bocor, dan negara kehilangan ratusan miliar rupiah per tahun.
Di media sosial, warganet tak lagi kaget, hanya sinis. “Baru ketahuan lagi,” kata mereka, seperti menonton ulang episode yang sama. Konspirasi pun tumbuh. Apakah ini puncak gunung es atau hanya ujung sendok di lautan mafia kepabeanan?
Jika kisah ini difilmkan, penontonnya mungkin tertawa ngakak, lalu terdiam karena sadar. Ini bukan fiksi. Ini nyata. Selama reformasi hanya berhenti di pidato dan rotasi, drama Bea Cukai akan terus tayang, dengan judul yang sama, aktor berganti, dan pundi rupiah yang entah kenapa selalu berpindah arah.
“Gimana cara menghentikannya, Bang?”
“Pakai orang luar lagi kayak Soeharto dulu, wak. Bila perlu Kim Jong Un!” Ups
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka WA Pengaduan Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal, Ini Nomornya
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
