Terlalu indah sampai rasanya seperti iklan perumahan, ‘Lokasi strategis, bebas banjir, harga nego’.
Negara utopia versi waras bukan negara tanpa masalah, tapi negara yang tak memelihara masalah sambil pura-pura kaget.
Korupsi dihajar keras, tanpa tanya jabatan, tanpa lihat spanduk. Bukan karena pejabatnya malaikat, tapi karena sistemnya bikin maling kehabisan akal dan alibi.
Anehnya, negara ini justru santai menghadapi kritik. Rakyat boleh ngoceh, nyinyir, kritik, bahkan bikin meme pemimpin. Karena pemimpin tahu, kalau tak kuat ditertawakan, jangan bercita-cita memimpin.
Pemimpin di negara ini bukan dewa. Ia pekerja kontrak. Ada masa jabatan, ada batas wewenang.
Setelah turun, tak perlu patung, cukup pulang kampung. Baliho dikurangi, foto wajah tak lagi menghantui tikungan jalan. Tak ada lagi, siap mati-matian.
Ekonomi jalan karena kerja, bukan karena kedekatan. Orang kaya boleh kaya, asal tak beli hukum pakai kuitansi.
Orang miskin dibantu bukan dengan janji, tapi akses. Pendidikan mengajarkan berpikir, bukan tepuk tangan. Media bebas, rakyat kritis, negara tak baper.
Lalu datang pertanyaan penutup sambil senyum miring, apakah negara utopia ini nyata, atau cuma mimpi habis makan pedas?
Jawabannya begini, utopia itu memang tak pernah ada. Ia bukan alamat, tapi cermin. Ia diciptakan bukan untuk dihuni, tapi untuk menyindir kita setiap kali kita bilang, “Ah, begini juga sudah lumayan.”
Baca Juga: Kim Jong Un Pamer Kekuatan Nuklir, Pimpin Langsung Uji Coba Rudal Jelajah Strategis
Masalah Indonesia sering bukan karena utopia terlalu tinggi, tapi karena kita cepat puas pada yang setengah-setengah.
Kita punya hukum, tapi sering salah sasaran. Kita bangga kebebasan bicara, tapi cepat tersinggung. Kita ketawa melihat Korea Utara, sambil pelan-pelan mempraktikkan versi trial-nya.
Versi koptagulnya begini, wak:
Lebih baik negara ribut tapi hidup, dari pada tenang tapi pura-pura bahagia. Lebih baik pemimpin dimeme-in, dari pada rakyat dilatih untuk diam atau dibodohi.
Kita sering mimpi keadilan, tapi dianggap kebanyakan halu. Padahal, sebenarnya yang sedang tidur pulas bukan rakyat, tapi nurani negara.
Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.
