“Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura,” jelas Purbaya.
Praktik Manipulasi Ekspor CPO ini berhasil terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melakukan pencocokan data lintas negara.
Berdasarkan penelusuran awal terhadap sekitar 10 perusahaan besar, ditemukan indikasi manipulasi yang masif.
“Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa,” katanya.
Saat ini, pemerintah tengah mendalami aspek legalitas data transaksi luar negeri tersebut untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.
Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah telah memegang bukti permulaan yang kuat.
“Studinya sudah clear. Ini sedang dihitung apakah data itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak, tapi paling tidak kita sudah punya bukti awal,” tambahnya.
Menkeu menambahkan, meski pengusutan serupa di sektor batu bara belum menunjukkan hasil signifikan, pemerintah akan memprioritaskan penindakan di sektor CPO untuk menutup celah kebocoran anggaran tahun ini.
Baca Juga: Negara Ambil Alih Perkebunan Sawit Asing Tahun 1965
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah bergerak dengan mengumpulkan sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis sektor sawit.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan langkah ini dilakukan untuk sosialisasi dan pembenahan kepatuhan terkait dugaan under-invoicing dan faktur fiktif.
(*Red)
