“Saya sangat siap dengan gagasan persatuan KADIN yang bahkan pernah disinggung oleh Bapak Presiden Prabowo, karena dari dualisme yang panjang ini tentu KADIN belum dapat berjalan maksimal untuk kemajuan perdagangan Kalimantan Barat khususnya,” tegas Saleh.
Saleh menilai, munculnya agenda Musprov mendadak ini sebagai tindakan yang justru memperkeruh suasana dan berpotensi memecah belah pengusaha di Kalbar.
Oleh karena itu, dalam suratnya, Saleh meminta Kadin Indonesia untuk tidak menghadiri atau mengirimkan delegasi ke acara tersebut.
“Kami sangat keberatan jika Ketua Umum Kadin Indonesia menghadiri atau mendelegasikan wakilnya. Kehadiran Kadin Indonesia merupakan bentuk mengakui dan melegitimasi keberadaan acara yang kami anggap ilegal serta akan menimbulkan kekisruhan,” tambah Saleh dalam surat keberatan tersebut.
Sebagai informasi, polemik dualisme kepengurusan Kadin Kalbar telah berlangsung cukup lama.
Kubu H. Muhammad Saleh mengklaim pihaknya telah menempuh prosedur organisasi yang sah melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) pada 29 Juli 2025 dan telah mendapat dukungan de facto dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk melakukan konsolidasi.
(fr)
