Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah transformasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit (RS) Yarsi Pontianak.
Baca Juga: Kukuhkan 170 Lulusan, Wisuda Akfar Yarsi Pontianak 2025 Berlangsung Khidmat
Perubahan ini dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/01/2026).
Harisson mengungkapkan bahwa salah satu indikator keberhasilan RS Yarsi terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang telah menyentuh angka 86 persen.
Angka tersebut mencerminkan tingginya animo dan kepercayaan masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut.
“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dilakukan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson.
Selain lonjakan BOR, Harisson juga menyoroti perbaikan signifikan pada indikator manajerial lainnya, yakni Turnover Interval (TOI) dan Length of Stay (LOS).
Ia membandingkan kondisi masa lalu di mana TOI RS Yarsi sempat mencapai 24 hari—artinya satu tempat tidur kosong menunggu hampir sebulan untuk terisi kembali.
Namun, kondisi itu kini berubah drastis di bawah manajemen baru.
Baca Juga: Matangkan Persiapan HUT ke-69 Pemprov Kalbar, Sekda Harisson: Masyarakat Harus Rasakan Manfaatnya
“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” jelasnya.
Efisiensi juga terlihat dari angka LOS atau rata-rata lama rawat inap yang kini berada di kisaran empat hari.
Menurut Harisson, hal ini menunjukkan kompetensi tenaga medis yang semakin baik dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
“Pasien datang, ditangani dengan cepat, sembuh, dan bisa kembali ke keluarga. Ini bukti profesionalisme dokter dan perawat kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson turut mengklarifikasi posisinya terkait dukungan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundurkan diri dari posisi pembina yayasan secara administratif melalui notaris.
Langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan saat pemerintah menyalurkan dana hibah.
“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur secara administratif melalui notaris agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegas Harisson.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan keuangan daerah akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar tahun ini.
Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pada pos hibah.
Namun, Harisson mendorong pengurus Yarsi untuk tetap optimistis dan menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Kalbar demi keberlanjutan pelayanan umat.
(fr)
