Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Persatuan Mahasiswa Mempawah (PRISMA) menyoroti perkembangan dinamika terkait wacana Pilkada lewat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang kembali mencuat ke publik.
Sebagai wadah intelektual muda, PRISMA menilai isu pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ini memerlukan evaluasi mendalam karena menyangkut efektivitas demokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Baca Juga: Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, GMNI Pontianak: Ini Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat!
Bendahara Umum PRISMA, Muhammad Syifa As siddiq, mengungkapkan bahwa perdebatan ini tidak hanya sekadar masalah teknis pencoblosan, melainkan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami di PRISMA melihat ada dua sisi pandangan dalam kebijakan ini. Di satu sisi, ada urgensi mengenai penghematan anggaran negara yang luar biasa besar jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Namun, di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko tergerusnya kedaulatan langsung di tangan rakyat,” ujar Syifa, Senin (12/1).
Efisiensi vs Risiko Politik Transaksional
PRISMA menganalisis bahwa pemilihan melalui DPRD memang menawarkan solusi atas tingginya biaya politik yang membebani APBD dan APBN.
Dana triliunan rupiah yang biasa tersedot untuk logistik pemilu dapat dialihkan untuk sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, mekanisme ini dinilai mampu meredam polarisasi atau gesekan horizontal di masyarakat yang kerap terjadi saat kampanye terbuka.
Namun, Syifa juga mengingatkan adanya potensi negatif, yakni risiko politik transaksional di tingkat elit atau legislatif.
“PRISMA berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan masyarakat Mempawah tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari apa pun mekanisme pemilihan yang nantinya diputuskan oleh negara,” tambahnya.
Baca Juga: Wacana Pilkada via DPRD Menguat, KPK Ingatkan Risiko Korupsi Akibat Biaya Politik Mahal
Ketua PRISMA Soroti Biaya Demokrasi Mahal
Sementara itu, Ketua PRISMA, Riko Muharandi, memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai keuntungan jika wacana Pilkada lewat DPRD benar-benar diterapkan.
Menurutnya, ada empat poin penting yang menjadi dasar pemikiran tersebut, yakni transformasi isu korupsi, kedaulatan perwakilan, fokus pembangunan, dan kematangan intelektual.
Riko menilai, sistem pemilihan langsung saat ini memicu praktik politik uang yang masif ke masyarakat dan merusak mentalitas bangsa.
