Lantik Pimpinan Baru, Ria Norsan Dorong Baznas Kalbar Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat

Gubernur Ria Norsan menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara pelantikan pimpinan Baznas Kalbar di Balai Petitih. (Dok. HO/Faktakalbar.id)
Gubernur Ria Norsan menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara pelantikan pimpinan Baznas Kalbar di Balai Petitih. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat yang baru di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (09/01/2026).

Baca Juga: Ria Norsan dan Kapolda Panen Raya Jagung, Kalbar Siap Dukung Ketahanan Pangan

Dalam kesempatan tersebut, Norsan menekankan pentingnya peran zakat sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat.

Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban ibadah semata, melainkan harus dikelola secara profesional untuk kemandirian sosial.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ria Norsan.

Norsan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Baznas yang baru ini. Ia menilai dominasi pengurus muda yang energik dapat membawa visi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, inovasi dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Ia juga mengingatkan agar integritas dan profesionalisme terus dikedepankan guna memperkuat kepercayaan publik.

Salah satu fokus utama yang disoroti Gubernur adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Ria Norsan Dorong Inovasi Perbankan Syariah, KDEKS Kalbar Targetkan Prestasi Nasional

Ia mengakui program yang diluncurkan sejak pertengahan 2025 ini belum berjalan maksimal.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar berencana mengumpulkan seluruh bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil untuk memastikan pemotongan zakat ASN Muslim dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan, di mana dananya akan dikelola sepenuhnya oleh Baznas.

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan, Norsan menyarankan Baznas Kalbar melakukan studi banding ke wilayah yang terbukti sukses mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia.

Ia mencontohkan bagaimana pengelolaan zakat di sana mampu menghasilkan aset produktif hingga memiliki pusat perbelanjaan sendiri.

“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana kesadaran masyarakatnya tinggi dan pengelolaan zakatnya maju serta terbuka,” ujarnya.

Menutup arahannya, Gubernur berharap sinergi antara pemerintah dan Baznas dapat selaras dengan kebijakan pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang sejahtera dan religius.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya.

(Ra)