Faktakalbar.id, NASIONAL – Diskusi mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia kembali memanas. Pemicunya adalah materi tur komedi tunggal Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea yang secara terbuka menyentil kehadiran aparat intelijen di ruang komedi.
Pandji menyoroti bagaimana ruang tawa yang seharusnya bebas kini diawasi ketat oleh pihak berwenang.
Keresahan yang disampaikan Pandji ini membuka mata publik tentang situasi paradoks dalam politik Indonesia saat ini.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Regional, BIN Perkuat Kerja Sama Intelijen dengan Australia dan Timor Leste
Di satu sisi ada ketakutan penguasa terhadap kritik, namun di sisi lain terdapat capaian kinerja pemerintah yang sulit dibantah.
Niat Buruk dalam Komunikasi
Istilah hukum Mens Rea atau niat jahat yang menjadi tajuk tur Pandji sangat relevan untuk membedah pola komunikasi pemerintah.
Saat ini, niat buruk tersebut terlihat dari arogansi komunikasi pejabat publik. Ketika rakyat mengeluh, respons yang muncul justru defensif dan bukan empati.
Kritik sering kali dibungkam dengan label negatif seperti kurang literasi atau tuduhan sebagai barisan sakit hati. Bahkan, intimidasi nyata terjadi pada akademisi seperti Zainal Arifin Mochtar yang menerima teror karena pandangan kritisnya.
Sikap paranoid terhadap lelucon komika dan data akademis ini menjadi sinyalemen kuat adanya bibit otoriterisme.
Meski catatan demokrasi dan kebebasan sipil memburuk, pemerintahan ini menunjukkan wajah lain yang disebut Actus Reus atau tindakan nyata.
Kinerja teknokrat dalam kabinet terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Fakta di lapangan menunjukkan capaian strategis seperti swasembada pangan dengan nol impor beras dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang stabil tinggi.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis dinilai sukses mengurangi beban pengeluaran jutaan keluarga miskin.
Kondisi ini menciptakan fenomena kompetensi otoriter, di mana pemerintah bekerja efektif mengurus rakyat namun alergi terhadap kritik.
Jebakan Fanatisme
Masyarakat kini terbelah karena ketertutupan pengetahuan. Kelompok oposisi cenderung menolak mengakui keberhasilan ekonomi dan menganggapnya palsu karena kebencian personal terhadap pemimpin.
Sebaliknya, pendukung fanatik menutup mata terhadap arogansi pejabat dan menganggap pemimpin mereka sebagai sosok penyelamat tanpa cela.
Baca Juga: Perkuat Intelijen Maritim, Bakamla Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan BIN
Kondisi ini harus diakhiri dengan sikap objektif. Publik perlu belajar memisahkan antara kinerja teknis dan perilaku politik.
Masyarakat harus berani mengapresiasi kerja keras teknokrat yang menjaga ekonomi, tetapi tetap lantang melawan pejabat yang arogan dan membungkam kritik.
(*Sari)
