Faktakalbar.id, KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tantangan berat yang dihadapinya dalam memimpin negara, khususnya terkait integritas penegakan hukum.
Dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026), Prabowo secara terbuka mengaku sering menghadapi godaan, termasuk upaya penyogokan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Kumpulkan Menteri di Widya Chandra, Presiden Prabowo Beri Penugasan Khusus Awal Tahun 2026
Meskipun mendapat banyak tekanan dan permintaan khusus dari pelaku usaha nakal, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang teguh pada konstitusi dan aturan yang berlaku.
“Saya setahun aja jadi presiden geleng-gelang kepala, saya berapa kali saya mau disogok, bolak balik datang minta ini minta itu. Tegakkan aturan, saya ga ikut yang lain-lain,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.
Tolak Lihat Daftar Pelanggar Demi Objektivitas
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menceritakan sebuah momen ketika ia disodorkan daftar puluhan perusahaan yang terancam dicabut izinnya karena melanggar regulasi.
Namun, Kepala Negara dengan tegas menolak untuk membaca atau mempelajari daftar tersebut.
Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Prabowo mengaku khawatir jika ia melihat daftar tersebut, independensinya akan terganggu karena kemungkinan adanya nama teman atau kolega politik di dalamnya.
“Kemarin saya dikasih daftar ‘pak ini sekian puluh perusahaan yang melanggar yang mau dicabut izinnya, silakan bapak pelajari’, saya bilang saya nggak mau, karena saya takut ada teman saya di situ, ya kan, ga enak, takut saya bisa terpengaruh,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa faktor kedekatan personal seringkali menjadi penghambat objektivitas. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak mengetahui identitas pihak-pihak yang melanggar agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“(Nanti) begitu lihat ‘eh ini Gerindra lagi’ jadi lebih baik saya nggak lihat. Jadi kalau dicabut silahkan aja. Jadi saya enggak mau baca karena saya enggak mau terpengaruh,” terangnya.
Baca Juga: Hashim Bantah Prabowo Punya Lahan Sawit di Sumatera
Instruksi Tegas ke Penegak Hukum
Prabowo menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Ia memastikan tidak akan melakukan intervensi, bahkan jika pelanggaran tersebut melibatkan pejabat tinggi seperti menteri atau anggota dewan.
“Kemarin ada menteri, ada anggota DPR, saya serahkan ke aparat penegak hukum, mereka tanya pak petunjuk? (saya bilang) yang melanggar tindak, sederhana,” tegasnya.
Mentan Cabut Ribuan Izin
Komitmen Presiden dalam menegakkan aturan tersebut langsung diimplementasikan oleh jajarannya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan telah mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan petani.
Amran melaporkan bahwa pihaknya telah mencabut ribuan izin usaha yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk mereka yang mempermainkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Terkadang kami disampaikan bahwa Menteri Pertanian terkesan kejam. Padahal izin yang kami cabut sudah mencapai 2.300 di seluruh Indonesia. Ini adalah izin yang berada di bawah perintah Bapak Presiden,” ujar Amran.
(*Red)
