“Kami bukan menolak aktivitas perusahaan, tapi jalan ini dipakai bersama. Kalau rusak, seharusnya ada tanggung jawab untuk memperbaiki,” tegas warga tersebut.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kecamatan Toba dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan guna meninjau kondisi jalan dan memediasi solusi dengan pihak perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT WAI terkait keluhan tersebut.
(Ariya)
Faktakalbar.id, SINGKAWANG – Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, menyambut langsung kedatangan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Yuliansyah. Pertemuan tersebut berlangsung di Bandara Singkawang,…
Menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kemacetan di jalur menuju pelabuhan, Krisantus menekankan bahwa kajian komprehensif seharusnya sudah tuntas sebelum pembangunan dimulai, bukan di tengah jalan. Ia bahkan menilai kemacetan adalah…
Ria Norsan menyadari target tersebut masih membutuhkan kerja keras, mengingat sisa waktu yang tersedia. Ia berharap dalam empat tahun mendatang angka 80 persen tersebut dapat terealisasi. “Upaya kita juga sudah…
“Kami berharap pada 2026 ini, dengan alokasi yang ada, keluhan masyarakat terkait jalan rusak bisa mulai teratasi,” pungkasnya. (FR)
“Ini bukan sekedar proyek mangkrak. Ini soal tanggung jawab negara terhadap warisan sejarah dan lingkungan. Tidak boleh lepas tangan setelah menimbulkan dampak,” lanjutnya. Tuntut Tanggung Jawab Provinsi Lebih lanjut, Rizal…
“Karena tidak semua masyarakat tahu jalan rusak itu statusnya provinsi dan kewenangan provinsi memperbaiki, sehingga kerap kali Pemerintah Kabupaten Ketapang yang disalahkan, padahal Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah berikhtiar mendorong Pemprov…
