Publik Soroti Lemahnya Penegakan Hukum
Peristiwa di kawasan Nibong ini memicu reaksi keras dari masyarakat Sulawesi Utara.
Publik mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang masih bebas beroperasi, meskipun Mabes Polri telah mengeluarkan larangan keras karena dampak kerusakan lingkungan dan risiko konflik sosial.
Sorotan tajam kini diarahkan kepada jajaran penegak hukum setempat, mulai dari Kapolres Minahasa Tenggara hingga Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Harry Langie.
Baca Juga: Polda Kalbar Jamin Transparansi Kasus Bentrok WNA China dan TNI di Tambang Emas Ketapang
Masyarakat menilai aparat gagal mencegah operasional tambang ilegal yang berujung pada hilangnya nyawa.
Desakan agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan pun menguat.
Warga meminta adanya evaluasi menyeluruh dan sanksi tegas bagi pejabat daerah maupun aparat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap aktivitas di kawasan tragedi berdarah PETI Nibong ini.
Selain itu, masyarakat menuntut agar pelaku penembakan serta aktor intelektual atau pemodal di balik tambang ilegal tersebut segera ditangkap dan diproses secara hukum demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.
(*Red)
