Faktakalbar.id, BANDAR LAMPUNG – Isu pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi sorotan utama yang dinilai sebagai alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia.
Menyikapi tekanan fiskal tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong pemerintah kota untuk tidak lagi bergantung penuh pada dana pusat, melainkan harus agresif menarik investasi masuk.
Baca Juga: Edi Kamtono Pimpin APEKSI Kalimantan: Hadapi Tantangan Fiskal dan Genjot Pembangunan Daerah
Hal ini disampaikan Edi selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan dalam pidato akhir tahun di forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Edi, kunci untuk bertahan di tengah menyusutnya ruang fiskal adalah transformasi pelayanan publik yang mampu menstimulasi iklim investasi.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus kita benahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan,” tegas Edi.
Kreatif Gali PAD
Edi mengakui bahwa kebijakan pengurangan TKD merupakan tantangan berat.
Namun, ia menekankan bahwa situasi ini harus dijawab dengan kreativitas dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tanpa menghambat layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Bukan Sekadar Pendamping, Yanieta: Istri Wali Kota adalah Duta Strategis Branding Daerah
“Kita harus lebih kreatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” ujarnya.
Bahas Isu Perkotaan Kompleks
Selain masalah anggaran, forum APEKSI Outlook ini juga memetakan tantangan klasik perkotaan yang kian kompleks, mulai dari banjir, sampah, hingga sanitasi.
Forum ini juga membahas dukungan daerah terhadap program strategis pusat seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi… Termasuk dukungan daerah terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis,” jelas Edi.
Nantinya, seluruh aspirasi dan hasil pembahasan dari para wali kota se-Indonesia ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi APEKSI untuk disampaikan ke tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.
(ra)
