Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Jembatan penghubung di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, yang sempat roboh dan memaksa pelajar menyeberangi sungai membahayakan keselamatan demi bersekolah, tidak segera mendapat penanganan dari pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan publik dan viral, terlebih pada saat yang hampir bersamaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran untuk proyek peningkatan jalan di kawasan permukiman di depan kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Jembatan di Desa Anshiap, Kecamatan Sadaniang, ambruk sejak akhir November 2025. Putusnya akses utama desa itu sempat menghambat aktivitas warga. Pelajar sekolah dasar terpaksa menyeberangi sungai dengan risiko keselamatan tinggi, terutama saat debit air meningkat akibat hujan.
Kondisi memprihatinkan tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik nasional. Namun, hingga jembatan darurat selesai dibangun, tidak terlihat adanya penanganan langsung dari Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Jembatan darurat akhirnya dapat dilalui kembali pada Jumat, (5/12/2025). Pembangunan dilakukan secara swadaya melalui gotong royong warga Desa Anshiap bersama personel Polres Mempawah selama tiga hari berturut-turut. Tanpa alat berat, warga memanfaatkan material kayu di sekitar lokasi demi memulihkan akses keluar-masuk desa.
“Yang penting anak-anak bisa sekolah lagi dan warga bisa beraktivitas,” kata Edo, salah seorang warga setempat, (5/12).
Di tengah kondisi darurat tersebut, perhatian publik tertuju pada proyek peningkatan jalan di Jalan Pangeran Natakusuma Gang Airlangga, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota. Informasi proyek itu tercantum dalam papan pengumuman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan tersebut bernilai Rp 399.568.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, dengan pelaksana CV Varia Teknikindo. Paket pekerjaan tercatat sebagai “Peningkatan Kualitas Permukiman Jalan Pangeran Natakusuma Gang Airlangga”.
Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, selain peningkatan jalan, terlihat pula pekerjaan konstruksi jembatan. Sementara itu, dalam papan pengumuman proyek tidak tercantum adanya pekerjaan jembatan, dan tidak ditemukan papan proyek terpisah yang menjelaskan pembangunan struktur tersebut.
Baca Juga: Buka Musda 2025, Gubernur Norsan Ajak Gerakan Pramuka Bantu Dongkrak IPM Kalbar
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kalbar, Jimmi Hustika, yang telah dikonfirmasi terkait ruang lingkup pekerjaan, dasar penganggaran, serta keberadaan pekerjaan jembatan di lokasi tersebut, belum memberikan tanggapan.
Perbedaan penanganan infrastruktur ini memunculkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas pembangunan di Kalimantan Barat.
Di satu sisi, warga dan pelajar di wilayah Pedesaan Kabupaten Mempawah harus bergotong royong menghadapi kondisi darurat tanpa respons cepat pemerintah. Di sisi lain, proyek infrastruktur di kawasan perkotaan mendapat dukungan anggaran provinsi.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK), M. Rifal Kalbar menilai, transparansi perencanaan dan kejelasan prioritas pembangunan menjadi penting agar alokasi anggaran publik benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini minim akses dan layanan dasar.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
