“Kondisi seseorang bisa berubah. Proses radikalisasi dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu. Izin senjata api tidak seharusnya berlaku selamanya, dan harus ada pengawasan serta mekanisme pengendalian yang kuat,” ungkap Albanese.
Senada dengan Albanese, Perdana Menteri NSW, Chris Minns, menyatakan komitmennya untuk mereformasi undang-undang senjata api dan memperketat persyaratan bagi pemilik lisensi.
Baca Juga: Tragedi Hanukkah di Australia: 16 Nyawa Melayang Akibat Serangan Teror Saat Festival Yahudi
Ia berpendapat bahwa senjata api tidak memiliki kegunaan praktis yang mendesak dalam kehidupan masyarakat sipil.
“Pemberian izin kepemilikan senjata api tanpa batas waktu jelas tidak lagi sesuai dengan tujuan keselamatan publik,” tegas Minns.
Langkah pengetatan aturan ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden penembakan massal yang memanfaatkan celah legalitas kepemilikan senjata di Australia.
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
