Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Proyek-proyek normalisasi saluran atau Operasi Pemeliharaan (OP) yang menggunakan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat dalam APBD 2025 diduga tidak sebanding antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
Temuan Fakta Kalbar di sejumlah lokasi menunjukkan pekerjaan yang diklaim sebagai normalisasi hanya berupa pembersihan rumput pada permukaan parit, tanpa adanya galian lumpur atau pengerjaan teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana anggaran biaya.
Padahal, seluruh paket OP itu merupakan proyek penunjukan langsung bernilai maksimal Rp200 juta per paket. Jika digabungkan, jumlahnya menembus ratusan miliar rupiah. Anggaran sebesar itu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui APBD, tetapi hasil fisik yang tampak di lapangan jauh dari memadai.
Dalam pemantauan Fakta Kalbar di Rasau Jaya 1, tidak terlihat adanya bekas pengangkatan sedimen atau tanah galian. Tidak ada lalu-lalang dump truck pembuang lumpur, dan tidak ada penggunaan alat berat meskipun banyak titik lokasi saluran di daerah tersebut.
Parit hanya tampak lebih bersih dari rumput di permukaan, sekadar merapikan vegetasi permukaan yang dalam hitungan minggu akan tumbuh kembali.
Seorang warga sekitar, Rido, yang ditemui Fakta Kalbar, mengaku bingung melihat bentuk pekerjaan yang dilakukan.
“Mereka cuma bersihkan rumput di parit. Kalau ada galian lumpur, seharusnya banyak dump truck bolak-balik buang lumpur. Warga juga heran dengan proyek ini, karena dua sampai tiga bulan rumput tumbuh lagi. Kenapa tidak pakai alat berat supaya benar-benar maksimal normalisasi salurannya,” kata Rido pada Kamis, (11/12/2025).
Pantauan Fakta Kalbar di lokasi memperlihatkan kondisi yang sama: tidak ada bekas galian sedimen mendalam, tidak ada bekas pembuangan tanah yang signifikan, dan tidak tampak penggunaan alat berat.
Model pekerjaan ini bertentangan dengan kaidah teknis normalisasi yang seharusnya mengangkat lumpur, memperdalam saluran, dan memastikan aliran air kembali optimal untuk pencegahan banjir.
Fakta Kalbar telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kalbar, Gerry Chandra, sejak 4 Desember 2025 lalu. Pertanyaan mencakup dugaan intervensi dalam penentuan kontraktor, pemecahan paket, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga alasan tidak digunakannya alat berat.
Gerry hanya menjawab singkat:
“Saya lagi kunjungan lapangan. Untuk sementara kami pelajari dulu permasalahannya. Nanti kami infokan kembali.”
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan lanjutan. Bidang SDA memilih diam meskipun proyek-proyek bernilai ratusan miliar ini dipertanyakan publik.
Diamnya pejabat teknis ini menjadi pola berulang dalam Serial Pokir DPRD Kalbar, di mana sejumlah pejabat enggan memberikan jawaban ketika ditanya terkait penggunaan anggaran Pokir yang bernilai fantastis.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
