Faktakalbar.id, KALBAR – Pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan publik. Anggaran PUPR Kalbar pada tahun 2025 yang mencapai nilai ratusan miliar rupiah, dinilai tidak efektif karena sebagian besar dialokasikan untuk pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) atau normalisasi saluran.
Ironisnya, di lapangan, proyek dengan nilai fantastis ini diduga hanya berupa kegiatan membersihkan parit semata.
Skema anggaran yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD ini dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat luas.
Tim Fakta Kalbar melakukan pemantauan langsung terhadap hasil pekerjaan di Desa Rasau Jaya 1, Kabupaten Kubu Raya.
Dari pantauan di lokasi yang diklaim telah selesai dikerjakan, tidak terlihat adanya bekas pengerukan lumpur atau pekerjaan teknis signifikan sebagaimana lazimnya standar normalisasi saluran air.
Yang tampak di lokasi hanyalah bekas rumput yang dibersihkan di sekitar saluran air, tanpa adanya indikasi galian pendalaman atau rehabilitasi struktur saluran yang memadai.
Informasi dari narasumber juga menyebutkan bahwa pekerjaan OP di wilayah tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa Rasau Jaya 1, Roji.
Namun saat dikonfirmasi langsung oleh Fakta Kalbar pada Kamis (21/11), yang bersangkutan tidak memberikan jawaban meski pesan WhatsApp terlihat telah terkirim.
Melansir berita sebelumnya, Seorang narasumber lain berinisial Cak (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa pola pekerjaan di lapangan jauh berbeda dari spesifikasi dalam dokumen rencana anggaran biaya (RAB).
“Untuk satu paket proyek dengan pagu Rp200 juta, pekerjaan yang benar-benar dibayar ke pekerja lapangan hanya sekitar Rp35 sampai Rp40 juta. Selebihnya tidak jelas ke mana,” ujar Cak, Jumat (15/11).
Menurutnya, item pekerjaan seperti galian, normalisasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi rawa, realisasinya sebagian besar hanya berupa pembersihan rumput dan pengangkatan lumpur tipis.
“Banyak paket normalisasi itu sebenarnya cuma bersih-bersih rumput. Tidak ada pekerjaan teknis sesuai spesifikasi kontrak. Sisanya ke mana, sudah bisa ditebak,” kata dia.
Cak juga membeberkan bahwa di sejumlah titik, pekerjaan dikoordinasi langsung oleh aparat desa. Peran kontraktor seolah hanya formalitas administrasi.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
