Baca Juga: Blokade Jalur Pantura, Dua Petinggi AMPB Dijerat Pasal 192 KUHP dan Ditahan Polda Jateng
(*Mira)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS dan penyidik tertentu wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum,” bunyi ketentuan tersebut. Mekanisme pelimpahan berkas perkara dari PPNS…
Kondisi serupa terjadi pada jajaran reserse, di mana 15 dari 47 Direskrim dinyatakan tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Evaluasi Rekrutmen Menyikapi data tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah…
Dominasi Kasus Pengurusan Perkara Suradi menjelaskan alasan di balik usulan sidang MKH tersebut. Para hakim itu dinilai telah melanggar kode etik dengan berbagai jenis pelanggaran, mulai dari asusila hingga gratifikasi….
Hal ini dikhawatirkan memicu praktik penjebakan (entrapment) oleh petugas. “Alih-alih mewujudkan penegakan hukum, RUU KUHAP ini justru merebut paksa kemerdekaan diri warga dengan pasal-pasal bermasalah,” tegas Julius. Kekhawatiran ini muncul…
“Nah tujuh itu berdasarkan putusan MK tahun 2014 bahwa DPR itu hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap calon anggota Yudisial atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang kami usulkan tadi,” jelasnya….
Langkah MKD ini diambil setelah dana reses DPR menjadi sorotan tajam publik. Sebelumnya, diketahui dana reses untuk periode 2024-2029 naik hampir dua kali lipat, dari Rp 400 juta pada periode…
