Mereka menolak pandangan yang meremehkan kapasitas masyarakat Kalbar. Kadin Kalbar dianggap sebagai wadah pelaku usaha daerah, sehingga kepemimpinan yang dipengaruhi oleh kepentingan eksternal dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan serta menggerus kemandirian pelaku usaha Kalbar.
Ketua Umum Kadin Kalbar hasil Musprovlub, M. Saleh Galing, menegaskan bahwa penolakan ini didasari komitmen terhadap kedaulatan organisasi dan daerah.
“Kami berdiri tegak di atas mandat Musprovlub, MoU dengan Pemerintah Provinsi, dan pengakuan Kadin Indonesia. Kepemimpinan Kadin Kalbar adalah representasi sah dari pelaku usaha di daerah ini,” ujar H. M. Saleh Galing.
“Kami meminta Kadin Indonesia bersikap tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kepentingan eksternal yang dapat mencederai marwah ekonomi Kalbar.”
Baca Juga: GAPENSI Dukung Kolaborasi KADIN dan Gubernur Kalbar Bangun Dunia Usaha
Kepengurusan Kadin Kalbar yang dipimpin oleh M. Saleh Galing diklaim sah berdasarkan mandat Musprovlub , MoU bersama Pemerintah Provinsi Kalbar , serta pengakuan yang disebut diberikan oleh Kadin Indonesia.
Pihak Musprovlub mengklaim bahwa dalam pertemuan resmi, petinggi Kadin Indonesia menyatakan kepengurusan yang dipimpin Arya Rizqi Darsono tidak akan dikukuhkan maupun dilantik.
Berdasarkan hal tersebut, Kadin Provinsi Kalimantan Barat meminta Kadin Indonesia bersikap tegas dan bijaksana. Mereka meminta Kadin Indonesia untuk tidak merespons atau mengakui kegiatan apa pun yang diselenggarakan oleh pihak di luar kepengurusan yang dianggap resmi hasil Musprovlub Kadin Kalbar.
(*Red)
