Faktakalbar.id, NASIONAL – Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai kritik keras dari Jaringan Gusdurian.
Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menilai langkah pemerintah tersebut merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan gerakan reformasi 1998.
Alissa menegaskan, meski Soeharto memiliki jejak dalam pembangunan, memori kolektif bangsa menunjukkan hal sebaliknya.
Ia menyebut selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai kepahlawanan.
Baca Juga: Termasuk Gus Dur, Soeharto, dan Marsinah, Ini 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025
Menurutnya, rezim Orba telah melakukan berbagai dosa besar demokrasi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, represi politik, hingga pemberangusan kebebasan sipil.
“Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Alissa dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).
Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan Jaringan Gusdurian secara tegas menolak pemberian gelar tersebut.
