Faktakalbar.id, OPINI – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) semula diklaim sebagai kerja sama business-to-business (B-to-B).
Namun kini, publik justru mendengar bahwa utang proyek itu akan dibayar oleh rakyat melalui mekanisme keuangan negara. Inilah titik di mana logika pembangunan, moral publik, dan akuntabilitas fiskal bertabrakan, Senin (10/11/25).
Baca Juga: Bela Jokowi, Budi Arie Sebut Utang Woosh Bukan Beban Negara: Itu Investasi!
Pembangunan yang Menggadaikan Masa Depan
China memang luar biasa. Ia menaklukkan dunia bukan dengan senjata, melainkan dengan pinjaman dan investasi.
Melalui Belt and Road Initiative, China menanamkan pengaruh ekonomi global dengan strategi yang halus tapi dalam: membangun infrastruktur, menyalurkan dana besar, dan mengikat negara-negara berkembang dalam jaring utang jangka panjang.
Indonesia, sayangnya, menjadi salah satu panggungnya. Atas nama kemajuan, kita menandatangani kontrak; atas nama pembangunan, kita menanggung utang; atas nama kebanggaan nasional, kita menjual masa depan.
Dan hasilnya adalah proyek kereta cepat Whoosh — yang awalnya dirancang sebagai simbol transformasi, kini menjadi simbol beban antargenerasi.
Dari B-to-B Menjadi Rakyat-to-Bill
Biaya proyek ini melonjak dari sekitar Rp60 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun.
Awalnya, pemerintah menegaskan bahwa proyek ini murni business-to-business, tanpa menggunakan dana APBN. Namun fakta berbicara lain.
Dalam video yang kini beredar luas, Prabowo Subianto dengan lugas menyatakan, “Tenang saja, utang Whoosh itu akan dibayar oleh rakyat.”
Dan di kesempatan lain, beliau menambahkan, “Saya bertanggung jawab, negara yang akan membayar.”
Sebagai rakyat biasa, saya terdiam — bukan karena marah, tapi karena sedih.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Susun Profil Keragaman Hayati
Sebab ketika proyek B-to-B akhirnya dibayar oleh negara, artinya dibiayai oleh pajak rakyat. Bukan oleh pelaku bisnis, bukan oleh investor, melainkan oleh petani, guru, buruh, dan mahasiswa yang setiap bulan dipotong pajaknya.
Maka pertanyaannya sederhana: Sejak kapan utang swasta berubah menjadi utang negara? Dan mengapa kita harus membayar keputusan bisnis yang gagal?
Rakyat Tidak Rela
Sebagai rakyat biasa, saya tidak rela uang pajak kami — yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial — digunakan untuk menutup utang proyek yang dari awal bukan tanggung jawab publik.
Kalau proyek ini benar-benar business-to-business, maka biarlah ia menanggung risikonya sendiri. Tapi jika negara yang menanggung, maka rakyat berhak tahu seluruh detailnya: siapa yang menandatangani, berapa besar bunganya, dan sampai kapan harus dibayar.
Inilah mengapa kami menyerukan agar mekanisme MRV (Measurement, Reporting, and Verification) diterapkan terhadap proyek Whoosh, di bawah pengawasan DPR RI dan KPK.
Audit harus terbuka, bukan hanya demi transparansi fiskal, tetapi demi keadilan generasi. Rakyat berhak tahu kebenaran, bukan sekadar dijanjikan kebanggaan.
Kebodohan yang Diulang
Bangsa ini tak kurang cerdas, tapi sering terlalu cepat percaya.
Kita mengira setiap investasi pasti baik, setiap proyek pasti untung, setiap utang pasti lunas. Padahal, utang tanpa kajian mendalam hanyalah penundaan masalah yang lebih besar.
Kebodohan bukan berarti tidak tahu, tapi menolak belajar dari sejarah. Kita lupa bahwa bangsa ini pernah jatuh karena pola yang sama: percaya pada kekuatan luar, lalu menanggung akibatnya sendiri.
Kini, utang ratusan triliun untuk proyek sepanjang 142 kilometer akan dibayar hingga 80 tahun — lebih lama dari usia tiga generasi bangsa.
Keserakahan yang Disamarkan
Namun kebodohan tak bekerja sendirian; ia bersanding dengan keserakahan. Keserakahan pejabat yang ingin meninggalkan “legacy” tanpa berpikir panjang.
