Salah satunya melalui program pemotongan zakat ASN Muslim berbasis sistem payroll sebesar 2,5 persen setiap bulan, yang disalurkan melalui Baznas.
“Program ini sudah saya lakukan di Kabupaten Mempawah dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti tidak hanya ASN di Kantor Gubernur, tetapi juga seluruh ASN di OPD. Kepada para pimpinan OPD, tolong setiap staf yang beragama Islam dipotong 2,5 persen dari gajinya. Saya juga akan menyampaikan hal ini kepada para bupati dan wali kota di Kalbar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mendorong seluruh kepala daerah di Kalbar, termasuk yang non-Muslim, untuk turut mendukung pelaksanaan zakat ASN di wilayah masing-masing sebagai bagian dari tugas pemerintahan.
“Seorang bupati atau wali kota, meski non-Muslim, tetap punya kewajiban menjalankan tugas pemerintahan untuk mendorong ASN Muslim menunaikan zakatnya. Ini bagian dari upaya kita mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Mudah-mudahan zakat profesi yang terkumpul dapat dikelola dengan baik oleh Baznas,” terang Norsan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mencontohkan sistem tata kelola zakat di Kuching, Malaysia, yang dinilai sangat profesional. Ia berharap Baznas Kalbar dapat meniru sistem tersebut.
“Ini contoh yang luar biasa. Saya berharap Baznas Kalbar juga bisa meniru sistem pengelolaan seperti itu agar zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau bisa, lakukan studi banding ke Kuching untuk melihat bagaimana mereka mengelola keuangannya,” pungkasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat agar memudahkan masyarakat menunaikan zakat dan sedekah.
“Saat ini masyarakat sudah menggunakan handphone, sehingga mereka bisa lebih mudah bersedekah,” tutupnya.
Pada kegiatan Rakorda ini, Gubernur Kalimantan Barat menerima penghargaan dari Baznas Provinsi Kalbar atas komitmen, dukungan, dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sistem Payroll Zakat ASN Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
(Red/Irf/Irm)
