Sikap PSI ini berseberangan langsung dengan PDI-P. Sebelumnya, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana, menegaskan penolakannya terhadap usulan tersebut.
Bonnie berpendapat bahwa seorang pemimpin publik harus memiliki standar yang jelas, di antaranya tidak memiliki catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak melakukan korupsi.
Menurutnya, jika sosok yang berkuasa selama 30 tahun dengan berbagai catatan kontroversial tetap dijadikan pahlawan, hal itu dapat membuat generasi muda kehilangan acuan tentang standar pemimpin yang baik dan demokratis.
“Mereka bisa berpikir, ‘Oh, yang seperti ini pun bisa jadi pahlawan’,” kata Bonnie.
Baca Juga: Prabowo Tunjuk Zulhas Pimpin Tim Koordinasi MBG, Ini Susunan Lengkapnya
(*Mira)
