Faktakalbar.id, PONTIANAK – Audiensi dan koordinasi terkait tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum Imipas) yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (20/10/25), menyoroti tumpang tindih peraturan yang tidak selaras dalam menjawab persoalan di daerah, khususnya Kalimantan Barat.
Harrison, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas permasalahan serta kendala yang ada di daerah.
Ia menyoroti kekurangan sumber daya manusia, terutama perancang undang-undang, di Kalimantan Barat.
“Kita sudah sampaikan beberapa permasalahan mengenai bagaimana kita masih kekurangan sumber daya manusia dalam perencanaan undang-undang,” jelas Harrison, Senin, (20/10/25).
Baca Juga: Sekda Harisson Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Bahas Raperda Kebudayaan dan Jamkrida
Selain itu, masalah minimnya tenaga pendidik juga diangkat.
Hal ini menyebabkan adanya kendala tumpang tindih peraturan dalam mengatur profesi tersebut.
“Kita juga ada permasalahan mengenai adanya tumpang tindih antara produk hukum di pusat, misalnya Undang-Undang ASN tidak boleh mengangkat honorer, di sisi lain kita masih butuh guru,” sambungnya.
Harrison menerangkan bahwa dalam audiensi tersebut, Nofli meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus berkoordinasi dengan Kemenko Hukum maupun kementerian terkait.
Bahkan, disarankan agar Gubernur dapat melakukan audiensi langsung dengan Menteri Koordinator.
“Beliau ini (Nofli) minta agar kita terus berkoordinasi dengan Kemenko Hukum maupun kementerian terkait, bila perlu agar Gubernur bisa melakukan audiensi ke Menteri Koordinator,” jelasnya.
Baca Juga: Jawab Tantangan Geografis, Pemprov Kalbar Pastikan Keterjangkauan Pangan Lewat GPM
Upaya tindak lanjut yang dijanjikan Pemerintah Provinsi adalah koordinasi secara hukum yang terus berlanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita akan terus berupaya berkoordinasi karena hukum ini sifatnya masih berhubungan dengan kewenangan pusat, jadi kita akan tetap melakukan koordinasi dengan pusat melalui permasalahan produk hukum daerah,” tutupnya.
(*mira)
