Landasan hukum ini disamakan dengan kewenangan perang yang digunakan pada era “Perang Melawan Teror” pasca-serangan 11 September 2001.
Langkah agresif ini mendapat kritik keras dari sejumlah legislator Partai Demokrat dan pakar hukum.
Mereka menilai operasi tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan perang seorang presiden dan melanggar hukum internasional, terutama karena dilakukan tanpa proses peradilan.
Sejak September, setidaknya enam kapal telah menjadi sasaran serangan militer AS di kawasan tersebut.
Meskipun Washington mengklaim telah melumpuhkan jaringan narkoba, mereka belum memberikan bukti konklusif bahwa semua korban tewas adalah penyelundup.
Kebijakan ini menandai eskalasi signifikan dalam pendekatan AS terhadap perang narkoba, mengubahnya dari operasi penegakan hukum menjadi aksi militer yang mematikan di perairan internasional.
Baca Juga: Ribuan Pegawai di Ambang PHK, Shutdown Pemerintah AS Masuki Hari Kelima
(*Mira)
