Sistem ini sering dianggap memiliki celah pengawasan yang longgar.
Kenaikan anggaran yang signifikan hingga lebih dari 75% ini dikhawatirkan tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.
Kini, beban pembuktian ada di pundak para anggota dewan.
Mereka ditantang untuk menunjukkan kepada publik bahwa tambahan dana sebesar Rp302 juta per kegiatan benar-benar akan menghasilkan peningkatan kualitas representasi dan solusi nyata bagi masalah di daerah pemilihan.
Jika tidak, kenaikan dana reses ini hanya akan dianggap sebagai pemborosan uang rakyat di tengah berbagai persoalan bangsa yang lebih mendesak.
Baca Juga: Ketua Komisi V DPR RI Jawab Keluhan Warga, Janji Jembatan Sokan dan Madong Dibangun Tahun Ini
(*Mira)
