Faktakalbar.id, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan adanya ketidakpastian mengenai janji pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang bagi organisasinya.
Setelah satu setengah tahun berlalu, salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia ini mengaku masih belum menerima keputusan resmi terkait lokasi tambang yang akan dikelola.
Baca Juga: Jalan Tol Ormas ke Bisnis Tambang: PP 39/2025 Resmi Berlaku September Mendatang
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyatakan bahwa pihaknya saat ini hanya bisa menunggu realisasi dari janji yang pernah disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Posisi Muhammadiyah sekarang adalah menunggu keputusan dari Kementerian ESDM karena pembicaraan tentang tambang ini sudah cukup lama berjalan, sekitar 1,5 tahun,” ujar Anwar, Kamis (9/10/2025).
Ia berharap pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dapat segera memberikan kepastian agar Muhammadiyah bisa mulai melakukan persiapan yang diperlukan untuk mengelola konsesi tambang tersebut secara profesional.
“Muhammadiyah berharap supaya peruntukan [tambang] untuk Muhammadiyah yang sudah direncanakan oleh pemerintah sudah bisa kita terima dalam waktu dekat agar Muhammadiyah bisa mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tambang tersebut dengan baik,” tambahnya.
Meski demikian, Anwar mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti lahan mana yang akan diberikan.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah dan percaya pada komitmen Menteri Bahlil.
“Apapun opsi yang disampaikan pemerintah kepada Muhammadiyah, kami akan bicarakan dengan Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM tentang mana yang terbaik. Beliau pernah bilang akan beri yang terbaik untuk Muhammadiyah, dan saya percaya akan ucapan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah pernyataan pada akhir Juli lalu, mengisyaratkan bahwa lahan tambang batu bara eks PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) berpotensi batal diberikan kepada Muhammadiyah.
Baca Juga: Setelah Ormas, Ada Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang
Menurutnya, tim kementerian masih melakukan kajian mendalam terhadap lahan tersebut.
“Kan tim saya lagi mengecek, kemarin kita dorong untuk ke eks Adaro, tetapi setelah dicek, data sementara yang masuk ke saya agaknya masih harus butuh pendalaman,” kata Bahlil kala itu.
Kebijakan pemberian izin tambang ormas keagamaan sendiri memiliki payung hukum yang kuat.
