Faktakalbar.id, NASIONAL – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui adanya hambatan dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan ribuan hektare lahan pertanian di Desa Bulupayung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat audiensi dengan pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga: Aktivis KPA Tuding Menteri Kehutanan Abaikan Konflik Agraria Puluhan Tahun
Raja Juli merespons kritik yang disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, terkait konflik yang tak kunjung selesai.
“Karena memang ada macet di Perhutani. Jadi memang kehutanan Perhutani ini menjadi satu kunci penting,” tutur Raja Juli.
Ia menjelaskan, dirinya telah berupaya melepaskan lahan tersebut dari klaim kawasan hutan Perum Perhutani, namun prosesnya menemui jalan buntu.
Pengakuan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya persoalan, dan Perhutani menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Baca Juga: Kualitas Pupuk Menurun, Harga Komoditas Anjlok: Keluhan Petani di Hari Tani Nasional
(*Mira)
