Isu infrastruktur juga menjadi sorotan. Demonstran menuding banyak jalan dan fasilitas publik rusak parah, namun tak kunjung mendapat perbaikan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya tata kelola pemerintahan serta ketidakadilan bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga honorer juga menjadi perhatian. Warga mendesak pemerintah daerah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan, agar para tenaga kerja tidak semakin dirugikan.
Aksi sempat memanas ketika massa memperingatkan akan menggelar demonstrasi lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
“Jika suara rakyat tidak digubris, kami akan kembali turun dengan massa lebih banyak,” teriak salah seorang orator.
Setelah tiba di Kantor DPRD Sambas, massa membentangkan spanduk dan kembali menyerukan tuntutan mereka. Perwakilan aksi kemudian masuk ke Aula DPRD untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi, serta Sekda Fery Madagaskar.
Melalui aksi ini, masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan jawaban yang jelas, terbuka, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Sambas.
(DNS)
