Ribuan warga Filipina turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan atas skandal mega-proyek pengendali banjir fiktif yang diperkirakan merugikan negara hingga miliaran dolar.
Skandal ini menjadi sorotan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, menyusul serangkaian banjir mematikan di negara tersebut.
Kemarahan publik ini menyebabkan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, mengundurkan diri dari jabatannya minggu lalu setelah penyelidikan resmi dimulai.
Awal bulan ini, salah satu pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap.
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan kerugian akibat praktik korupsi proyek banjir sepanjang 2023-2025 mencapai 118,5 miliar peso (sekitar 2 miliar dolar AS), sementara Greenpeace memperkirakan kerugian sebenarnya bisa mencapai 18 miliar dolar AS.
Menanggapi unjuk rasa tersebut, Senin, (22/9/2025), Presiden Marcos menyatakan bahwa ia “sama sekali tidak menyalahkan” rakyat yang turun ke jalan. Namun, ia mengimbau agar demonstrasi berlangsung damai.
Militer Filipina juga telah ditempatkan dalam status “red alert” sebagai langkah antisipasi.
(*Mira)
