Dokumen-dokumen tersebut mencakup profil singkat, laporan harta kekayaan, hingga bukti kelulusan berupa ijazah atau surat keterangan pendidikan yang telah dilegalisasi.
“Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum,” bunyi Diktum ke satu peraturan tersebut.
Baca Juga: Anggaran BGN 2026 Melonjak Tiga Kali Lipat Menjadi Rp268 Triliun
(*Mira)
Pertama, Kopdes tidak memesan. Ia “disiapkan” pikap. Artinya keputusan datang dari atas. Kedua, siapa tanggung biaya perawatan? Pengalaman publik panjang. Banyak mobil dinas kinclong di awal, lalu mangkrak karena tak…
Optimisme tersebut, menurut Ali, didasari oleh kesiapan administrasi dan semangat para kader di lapangan. Ia bahkan memproyeksikan Kalbar sebagai wilayah tercepat dalam hal verifikasi kepengurusan. “Optimisme tidak berlebihan karena kalau…
Dalam konteks yang sama, Kaesang juga diketahui telah membeberkan strategi awal partai untuk menghadapi Pemilu 2029, dengan target utama lolos ke Senayan (parlemen). Baca Juga: SAH! Kaesang Pangarep Kembali Terpilih Jadi…
Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU. “Forum konsultasi publik ini menjadi langkah strategis agar standar pelayanan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat…
Sejumlah akun, termasuk @pinterpolitik, merilis infografis yang merinci temuan DKPP. Berdasarkan temuan tersebut, pimpinan KPU diklaim melakukan 59 perjalanan menggunakan jet pribadi dengan alasan untuk distribusi logistik di daerah 3T…
Temuan ini memicu reaksi keras dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengingatkan KPU soal pertanggungjawaban penggunaan APBN. “Tentu kalau namanya APBN, semua harus dipertanggungjawabkan,” kata Dede,…
