Jaga Kedamaian Kalbar, Gubernur dan Forkopimda Sepakati 7 Poin Maklumat Bersama

Menurutnya, kolaborasi adalah benteng utama dalam menghadapi tantangan.

“Mari bersatu padu menjaga harmoni, rapatkan barisan untuk menjaga kedamaian. Bahwa kolaborasi dan kebersamaan akan menjadi benteng kokoh menghadapi segala tantangan,” tambahnya.

Gubernur juga menegaskan, jika langkah-langkah persuasif tidak diindahkan, penegakan hukum akan menjadi opsi terakhir.

“Kemudian, langkah akhir yang diambil jika semua langkah persuasif tidak diindahkan, maka penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan proporsional,” tegasnya.

Tujuh Poin Maklumat Bersama

Maklumat bersama yang disepakati merangkum tujuh poin utama, di antaranya:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Tidak terprovokasi isu anarkis dan perusakan fasilitas umum.
3. Menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan hukum.
4. Bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebar hoaks.
5. Waspada terhadap kelompok yang ingin menciptakan kericuhan.
6. Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib.
7. Bersama-sama menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung ekonomi dan pembangunan.

Baca Juga: Imbau Aksi Demonstrasi Damai, Pemkot Pontianak Minta Mahasiswa Tidak Rusak Fasilitas Umum

Pandangan Forkopimda dan DPRD

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus, menyatakan rasa syukurnya karena unjuk rasa di Kalbar tidak separah di daerah lain dan mengusulkan adanya patroli bersama TNI-Polri dengan dukungan masyarakat.

“Kita patut bersyukur, karena meskipun beberapa kali terjadi unjuk rasa, tidak ada insiden separah di daerah lain,” ucap Krisantus.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menemui perwakilan mahasiswa pada pukul 13.00 WIB hari ini untuk mendengarkan tuntutan mereka secara langsung.

Ia juga mengklarifikasi bahwa isu tuntutan di Kalbar berbeda dengan isu nasional.

“Jadi hari ini pada pukul 13.00, perwakilan DPRD akan menemui mahasiswa untuk mendengarkan langsung tuntutan mereka. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan di Kalbar, seperti isu PETI, pajak, dan perampasan aset, berbeda dengan isu yang ada di pusat,” ucapnya.

Aloysius juga membantah isu kenaikan tunjangan DPRD Provinsi dan meluruskannya sebagai isu yang berkaitan dengan DPR RI di Senayan.

Baca Juga: Gubernur Kalbar Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Jaga Kondusifitas

Upaya untuk jaga kedamaian Kalbar ini diharapkan dapat meredam potensi konflik dan menjaga harmoni di tengah masyarakat.

(*Red/Adpim)