“Pokir harusnya terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD. Kalau tidak sinkron, akan muncul duplikasi program, pemborosan anggaran, bahkan bisa merugikan rakyat. KMKS akan terus mengawal isu ini dan mendesak Pemda Sambas untuk lebih transparan serta akuntabel,” katanya.
Baca Juga: Tanpa Sentuhan Pemkab, Rutan Sambas Gandeng PKBM Akhlak Mulia Dorong Pendidikan Warga Binaan
Menurut KMKS, permasalahan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Selain berisiko menciptakan inefisiensi, dominasi Pokir juga dinilai bisa melemahkan integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami meminta Pemda Sambas segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi persoalan ini. Transparansi dan integritas adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tandas KMKS.
(DNS)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
