Seorang warga berinisial J menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi keributan yang lebih besar di tengah masyarakat.
“Dari 2023 sampai 2025 tidak ada transparansi dana desa ke masyarakat. Jadi, dari pada terjadi keributan, lebih baik kantor desa disegel. Sebenarnya tidak ada masalah lain, hanya soal keterbukaan anggaran. Ada warga yang senang dengan Pak Kades, ada juga yang tidak, yang tidak senang itulah yang menyegel kantor desa.” ujarnya.
Pernyataan senada diungkapkan oleh warga lainnya yang berinisial ML.
Baca Juga: Protes Penertiban PETI, Warga Tanjung Keliling Kapuas Hulu Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Ia tidak hanya menuntut kejelasan anggaran, tetapi juga menyoroti minimnya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat selama Kades HMD menjabat.
“Mereka demo karena menuntut kejelasan dana desa tahun 2023. Masak selama menjabat, pembangunan tidak ada,” ungkapnya.
Di tengah situasi tersebut, Temenggung setempat yang berinisial T mengakui adanya pro dan kontra di kalangan warga terkait kepemimpinan Kades.
Ia juga menyebut bahwa upaya mediasi melalui sesi tanya jawab sempat berlangsung ricuh sehingga sulit mencapai kesepakatan.
“Biasa lah, Pak, ada pro kontra masyarakat. Tadi memang heboh, saat sesi tanya jawab sampai ricuh. Jadi sulit ada hasilnya,” ujarnya singkat.
Aksi penyegelan dilaporkan berjalan dengan damai tanpa adanya tindakan anarkis. Sementara itu, upaya konfirmasi dari awak media kepada Kades Nanga Kayan, HMD, belum mendapatkan respons.
Hingga berita ini ditayangkan, masyarakat masih menantikan kejelasan lebih lanjut terkait tuntutan transparansi dana desa tersebut.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Resmi Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen, Uang Warga Akan Dikembalikan
(*Red)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
