Borneo Forum ke-8 di Pontianak Bahas Tata Kelola Sawit dan Ketahanan Pangan

Para peserta menghadiri Borneo Forum ke-8 di Pontianak yang membahas isu strategis sawit, ketahanan pangan, dan kemitraan multipihak. (Dok. HO/Faktakalbar.id)
Para peserta menghadiri Borneo Forum ke-8 di Pontianak yang membahas isu strategis sawit, ketahanan pangan, dan kemitraan multipihak. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Borneo Forum ke-8 akan digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21–22 Agustus 2025.

Forum tahunan yang diinisiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Kalimantan ini mengangkat tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif.”

Baca Juga: Truk Tangki Ringsek Parah Setelah Tabrak Truk Sawit yang Sedang Mogok

Kegiatan yang dihadiri sekitar 655 peserta dari lintas kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, organisasi petani, hingga lembaga adat itu dirancang sebagai ruang dialog multipihak.

Tak hanya seminar, forum juga menghadirkan pameran, temu bisnis, hingga lomba konten kreatif agar lebih inklusif bagi pengusaha besar, petani kecil, dan generasi muda.

Agenda seminar akan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya kemandirian energi berbasis agroindustri sawit, implementasi Perpres Nomor 16/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan, peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) dalam peningkatan kapasitas SDM, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta persoalan rantai pasok sawit termasuk dualisme pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan keberadaan loading ramp TBS.

Selain itu, forum juga menyoroti pemanfaatan dana CSR untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah perkebunan sawit.

Baca Juga: Mobil Terperosok, Pencuri Sawit Tinggalkan Hasil Curian di Lokasi

Sejumlah pejabat tinggi dijadwalkan hadir, termasuk Menteri Pertanian RI, pejabat Kemenko Perekonomian, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Direktur Utama BPDP, Ketua Umum GAPKI, pejabat provinsi, kepala daerah, hingga akademisi dari Instiper Yogyakarta.