Opini  

Merawat Pancasila, Merawat Kalbar: Refleksi Pelantikan DPD IKAL Kalimantan Barat Masa Bakti 2025–2030

Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL Lemhannas).
Moment Foto Bersama Paska Pelantikan DPD IKAL Kalimantan Barat Masa Bakti 2025–2030. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

OPINI – Hari Jumat, 25 Juli 2025, menjadi momentum penting bagi perjalanan kebangsaan di Bumi Khatulistiwa. Di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL Lemhannas) Kalimantan Barat resmi dilantik untuk masa bakti 2025–2030.

Prosesi berlangsung secara hybrid, dengan pelantikan virtual oleh Ketua Umum IKAL Pusat, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, dan dipimpin langsung oleh Brigjen Pol (Purn) Rudy Tranggono sebagai Ketua DPD Kalbar yang baru.

Acara ini bukan sekadar seremonial pengukuhan, melainkan penanda bahwa estafet pengabdian untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dasar kebangsaan kembali ditegaskan.

DPD IKAL Kalbar hadir bukan hanya sebagai forum alumni, tetapi sebagai think tank strategis untuk menjaga marwah NKRI, memelihara integritas ideologi, serta membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan zaman, sejalan dengan visi dan misi Lemhannas RI (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023).

Baca Juga: ICMI Kalbar Tinjau Wilayah Pertambangan Rakyat di Kapuas Hulu, Dorong Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Pasca Tambang

Menjaga Api Pancasila di Tanah Tumbuhnya Harmoni

Sebagai provinsi yang majemuk dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Barat memiliki tantangan sekaligus peluang dalam merawat kebinekaan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan IKAL Lemhannas di Kalbar menjadi sangat strategis dalam mengarusutamakan kembali pemahaman Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Revitalisasi ideologi Pancasila bukan sekadar kegiatan simbolik atau retorika dalam forum diskusi, tetapi harus menjelma dalam praktik keseharian pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.

Untuk itu, DPD IKAL Kalbar harus mampu menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program konkret seperti:

  • Sekolah Kebangsaan dan Pelatihan Kepemimpinan Nilai-Nilai Luhur Pancasila untuk ASN, tokoh masyarakat, dan generasi muda, sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2024).
  • Dialog Lintas Iman dan Budaya yang menumbuhkan semangat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman.
  • Konsolidasi Ideologi Lewat Media dan Teknologi Digital, termasuk penguatan literasi digital kebangsaan melawan narasi radikalisme dan disinformasi, sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kementerian Komunikasi dan Informatika & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2024).

Pilar Strategis: DPD IKAL dan Pemerintah Daerah

Kolaborasi antara DPD IKAL Kalbar dan pemerintah daerah tidak boleh berhenti di tataran seremoni pelantikan. Sebaliknya, perlu dibangun agenda bersama yang berkelanjutan, strategis, dan terukur.

Pemerintah Provinsi, melalui Gubernur yang juga Ketua Dewan Pembina DPD IKAL, memiliki peran kunci dalam memfasilitasi ekosistem kebijakan yang mendukung revitalisasi Pancasila dan konsolidasi nasional di Kalimantan Barat.

Beberapa skema kolaborasi yang dapat dikembangkan antara IKAL dan pemprov/pemkab antara lain:

  1. Forum Rembuk Kebangsaan Daerah secara berkala untuk merespon isu-isu aktual seperti intoleransi, korupsi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pembangunan.
  2. Pusat Kajian Strategis Daerah berbasis alumni Lemhannas untuk mendukung formulasi kebijakan pembangunan berwawasan geopolitik dan geoekonomi.
  3. Gerakan Bela Negara dan Cinta Tanah Air melalui penguatan peran keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan.

Baca Juga: ICMI Kalbar Silaturahmi ke Bupati Sintang, Bahas Akselerasi Wilayah Pertambangan Rakyat dan Insentif Karbon

Dari Ideologi Menuju Kesejahteraan

Merawat ideologi Pancasila juga berarti menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata di tengah masyarakat (Setiadi, 2022).

DPD IKAL Kalbar dapat mengambil peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat akar rumput dan pengambil kebijakan, terutama dalam isu-isu strategis seperti:

  • Kesenjangan infrastruktur antarwilayah.
  • Percepatan pembangunan perbatasan dan desa terpencil, sesuai dengan strategi yang dirumuskan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP, 2023).
  • Perlindungan terhadap minoritas dan kelompok adat.
  • Penanggulangan radikalisme dan disintegrasi sosial.

Melalui pendekatan intelligence mindset dan wawasan kebangsaan yang menjadi ciri khas alumni Lemhannas, DPD IKAL Kalbar dapat menghadirkan solusi taktis dan strategis berbasis data, riset, dan dialog inklusif.

Ikhtiar Merawat NKRI dari Barat Nusantara