Meskipun bertujuan untuk mencegah beban biaya berlebih pada orang tua, kebijakan ini ditentang keras oleh para pelaku pariwisata.
Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7), dengan membawa sekitar 50 bus pariwisata.
Baca Juga: TikToker Iky Tanggapi Wacana Barak Militer untuk Siswa Gemulai: Malah Makin Belok Ya Kan?
Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menyatakan bahwa larangan tersebut telah memukul telak pendapatan perusahaan wisata hingga anjlok 60 persen.
“Dari Rp80 juta per bulan (turun) menjadi sekitar Rp30 juta atau sekitar 60 persen. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan.” kata Herdi Sudardja.
Herdi menambahkan bahwa UMKM dan sektor terkait lainnya ikut merasakan dampaknya. Upaya audiensi dengan pemerintah pun, menurutnya, tidak membuahkan hasil.
“Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang layoff atau dirumahkan itu dimulai. Itu karena tidak ada pesanan.” tambahnya.
Sikap Berbeda dari Daerah: Bandung Izinkan, Bekasi Tolak Jam Pagi
Di tengah polemik, Pemerintah Kota Bandung memilih sikap berbeda.
Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan study tour tetap diizinkan selama tidak mengganggu nilai akademik siswa.
“Selama study tour tidak memengaruhi nilai akademik siswa, ya silakan saja. Tidak ada masalah. Kalau dari Gubernur ada edaran larangan, itu sah-sah saja. Tapi Bandung tidak akan ikut melarang. Kota ini terbuka, masuk boleh, keluar pun boleh.” ujarnya.
Sementara itu, penolakan datang dari Bekasi terkait aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang akan diterapkan mulai Juli 2025.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku menerima banyak keluhan dari orang tua mengenai dampak kemacetan dan kesiapan anak.
“Masuk jam 06.30 menimbulkan lonjakan kepadatan lalu lintas, karena bentrok dengan jam berangkat kerja. Anak-anak juga jadi terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan.” kata Tri Adhianto.
Jam Malam Pelajar Turut Diprotes
Kebijakan Gubernur Jabar lainnya yang menuai protes adalah penerapan jam malam bagi pelajar, yang melarang siswa beraktivitas di luar rumah dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Baca Juga: Tragedi Nikahan Anak Dedi Mulyadi di Garut: 3 Tewas, Polisi Mulai Penyelidikan
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menilai aturan ini keliru.
Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto, menyampaikan keberatannya karena kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan peran keluarga dan potensi positif aktivitas malam.
“Tidak semua pelajar keluar malam itu berbuat hal yang negatif. Ada anak yang di malam hari justru mendapat inspirasi. Misalnya bawa laptop, ngobrol sama temannya menemukan gagasan, mendapat ide baru.” ujarnya.
(*Red)
