Faktakalbar.id, NASIONAL – Geliat industri media di kawasan Asia-Pasifik menghadapi persimpangan jalan krusial di era Kecerdasan Buatan (AI). Isu-isu genting seperti keadilan data, strategi kompensasi dari platform teknologi global, dan pelestarian bahasa lokal menjadi benang merah diskusi panas pada hari kedua konferensi regional CTRL+J APAC 2025, Rabu (23/7/2025).
Acara yang digagas oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM) ini menjadi wadah bagi para jurnalis, akademisi, dan pelaku teknologi untuk merumuskan masa depan jurnalisme yang beretika dan berkelanjutan.
Pedang Bermata Dua AI: Inovasi dan Ancaman Bias
Di satu sisi, AI membuka peluang inovasi penceritaan. Jurnalis multimedia asal Filipina, Jacque Manabat, berbagi pengalamannya sebagai *newsfluencer* yang memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menyajikan berita. Namun, ia menegaskan bahwa fondasinya tetap tak berubah.
“Kami masih melakukan pekerjaan dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” ujar Jacque, menekankan pentingnya disiplin verifikasi dan kode etik di platform baru sekalipun.
Di sisi lain, ancaman serius mengintai di balik kemampuan AI. Peneliti dari Kyoto University, Irendra Radjawali, memberikan peringatan keras.
“Data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat, jadi sebenarnya tidak lengkap dan serba tahu seperti yang kita asumsikan,” ungkap Irendra.
Kritik ini menyoroti urgensi untuk menciptakan AI yang lebih adil dan representatif, agar tidak melanggengkan bias yang sudah ada.
Baca Juga: Jurnalisme Tak Akan Selamat Jika Terus Hidup di Gelembung
Perjuangan Kompensasi Melawan Raksasa Teknologi
Pertarungan ekonomi antara media dan raksasa teknologi menjadi agenda utama dalam sesi “Compensation Strategies”. Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), Nelson Yap, memaparkan bagaimana Australia melawan dominasi platform digital.
“Jurnalisme adalah infrastruktur publik yang sangat penting dan pemerintah Australia mengakui hal ini,” kata Nelson. Pemerintah Australia tidak hanya mengucurkan dana hibah sebesar $99 juta, tetapi juga meluncurkan news bargaining code yang memaksa Google dan Meta untuk bernegosiasi dan membayar konten berita.
