Menyelamatkan Kapuas, Menjaga Kalimantan Barat: Jalan Tengah Melawan Karhutla, Batingsor, dan DLDD

OPINI - Setiap kali musim kemarau datang, Kalimantan Barat dihadapkan pada kenyataan yang menyesakkan. Kabut asap menebal, sungai mengering, dan kebakaran hutan-lahan (karhutla) kembali menghantui warga. Di musim penghujan, giliran banjir bandang, puting beliung dan longsor yang dikenal masyarakat lokal sebagai Batingsor melumpuhkan akses antarwilayah, memutus jalur ekonomi, dan merusak kehidupan sosial. Semua ini bukan gejala alam semata, melainkan peringatan bahwa tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Kapuas sebagai yang terbesar di pulau Kalimantan, berada dalam kondisi genting. Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia ( Desertification and Drought Day /DLDD) yang diperingati 17 Juni 2025 lalu menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan peran Kalimantan Barat dalam menjaga keseimbangan ekologis Indonesia. Forum DAS Kalbar sebagai simpul kolaboratif para pemangku kepentingan melihat bahwa Kalbar, dengan segala tantangan dan potensinya, bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan prinsip land degradation neutrality (LDN) melalui pendekatan nexus yang saling terhubung antar sektor: pangan, air, energi, dan masyarakat. Baca Juga:   Jurnalisme Tak Akan Selamat Jika Terus Hidup di Gelembung DAS Kapuas: Nadi Ekologis yang Terancam Kapuas bukan hanya sungai terpanjang di Indonesia. Ia adalah denyut nadi kehidupan 10 kabupaten/kota, dari Kapuas Hulu di hulu hingga Pontianak dan Kubu Raya di hilir. Namun data menunjukkan, tekanan terhadap DAS ini makin meningkat. Deforestasi dan konversi lahan besar-besaran di bagian hulu dan tengah DAS, ditambah aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), telah mempercepat degradasi fungsi tata air dan memperparah kerentanan sosial-ekologis masyarakat sekitar. Ketika hujan ekstrem melanda, daerah yang dahulu mampu menyerap air kini tak lagi berfungsi. Tanah yang padat dan tandus gagal menahan air, sungai meluap, dan Batingsor pun terjadi. Sebaliknya, di musim kemarau, cadangan air menyusut, menyebabkan kekeringan, penurunan kualitas air, dan mengundang karhutla. Belajar dari Forum DLDD 2025: Prinsip LDN dan Pendekatan Nexus Forum DLDD yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan dan mitra nasional menggarisbawahi pentingnya penerapan strategi LDN: avoid, reduce, dan reverse degradasi lahan. Selain itu, pendekatan nexus antara air–pangan–energi–masyarakat harus menggantikan model silo yang sektoral dan terfragmentasi. Baca Juga:   Tragedi Bunuh Diri, Alarm Sosial di Kota Pontianak Apa artinya bagi Kalbar dan DAS Kapuas? Pertama , Kalbar harus menghindari degradasi baru dengan memperkuat perlindungan kawasan lindung, hutan adat, dan gambut. Kedua , mengurangi degradasi melalui praktik agroforestri, intensifikasi pertanian berkelanjutan, dan regulasi yang tegas terhadap ekspansi sawit serta pertambangan liar. Ketiga , membalikkan degradasi yang telah terjadi dengan rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan gambut, dan pemulihan hutan rakyat. Rekomendasi Kebijakan untuk Gubernur Kalbar Sebagai bentuk refleksi dan kontribusi konkret dari FORDAS Kalbar , berikut adalah sejumlah kebijakan yang kami rekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai kepala daerah yang memegang kendali koordinasi lintas sektor dan kewilayahan: Menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sub-DAS Prioritas dan Rencana Aksi Pemulihan DAS Kapuas Dokumen ini akan menjadi dasar sinkronisasi program lintas OPD (Dinas LHK, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas ESDM, Bappeda), sekaligus pedoman penyusunan program prioritas di RPJMD Kalbar 2025–2030. Revitalisasi Forum DAS Kapuas dan Pelibatan Perguruan Tinggi serta Masyarakat Adat Forum DAS perlu dihidupkan kembali bukan sebagai forum seremonial, melainkan sebagai ruang advokasi dan inkubasi program pemulihan DAS yang partisipatif. Di sinilah peran kampus dan komunitas lokal sangat strategis, termasuk dalam pemantauan partisipatif dan pelaporan berbasis spasial. Penegakan Hukum dan Koreksi Tata Ruang Kebijakan tata ruang yang lemah dan sering direvisi menjadi sumber konflik pemanfaatan ruang. Pemerintah Provinsi harus konsisten dalam menegakkan RTRW dan mendesak sinkronisasi dengan RTR Kabupaten/Kota, terutama untuk kawasan sempadan sungai, gambut, dan zona lindung. Mobilisasi Skema Pembiayaan Inovatif: Karbon dan CSR Hijau DAS Kapuas menyimpan potensi besar untuk program karbon (REDD+), skema ESG dari dunia usaha, hingga pendanaan dari Green Climate Fund (GCF). Pemprov Kalbar perlu membentuk task force percepatan proyek hijau berbasis DAS dan membangun katalog proyek hijau Kalbar. Strategi Pencegahan Karhutla Terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan DAS Karhutla bukan hanya persoalan lahan gambut dan masyarakat adat, tetapi juga fungsi tata air dan degradasi vegetasi. Maka, strategi karhutla harus terintegrasi dalam RPDAS, termasuk penguatan MPA, early warning system, dan program padat karya hijau. Dampak Nyata Jika Kita Diam Jika tidak segera diintervensi secara serius, degradasi DAS Kapuas akan memicu spiral kehancuran: penurunan kualitas hidup, rusaknya produktivitas pertanian, ancaman krisis air, dan kerugian ekonomi yang tidak terhitung. Bencana hidrometeorologi akan menjadi “normal baru” yang memiskinkan rakyat secara sistemik. Laporan Bank Dunia (2023) memperkirakan bahwa degradasi lahan bisa menggerus 2%–5% dari PDB suatu wilayah setiap tahun. Artinya, Kalbar bisa kehilangan triliunan rupiah per tahun hanya karena kita gagal menjaga fungsi DAS. Tantangan Menuju Kolaborasi Nyata Kami memahami bahwa tantangan tidak kecil. Koordinasi antar-lembaga masih lamban. Pendekatan program cenderung top-down dan minim partisipasi. Di sisi lain, anggaran terbatas dan kapasitas teknis di level tapak belum memadai. Namun, justru di sinilah urgensi keberanian kepemimpinan daerah. Pemimpin yang berani menyatukan puzzle tata kelola, menyinergikan OPD, mendorong partisipasi warga, dan membuka ruang bagi investasi hijau adalah kebutuhan utama Kalbar hari ini. Dari Kalbar untuk Indonesia: Inspirasi dari Ulu Kapuas Di Kapuas Hulu, sejumlah inisiatif berbasis masyarakat telah tumbuh, seperti desa konservasi, hutan adat, dan komunitas penjaga DAS. Inisiatif ini perlu didukung dan direplikasi ke wilayah lain di DAS Kapuas. Bukan hanya untuk menjaga bentang alam, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air rakyat Kalbar. Penutup: Merawat Kapuas, Merawat Masa Depan Kapuas tidak boleh menjadi anak tiri kebijakan. Ia adalah identitas ekologis Kalimantan Barat yang harus dijaga dengan ilmu, kearifan lokal, dan keberanian politik. Kami, Forum DAS Kalimantan Barat, siap menjadi mitra kritis dan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menata ulang arah pembangunan. Menyelamatkan DAS Kapuas adalah pekerjaan rumah bersama—untuk hari ini, esok, dan generasi mendatang. “Karena air yang jernih, tanah yang subur, dan hutan yang lestari bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu yang wajib kita rawat.” Oleh: GUSTI HARDIANSYAH Ketua Forum DAS Kalimantan Barat *Opini dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.