Anggaran Rp15 Miliar tersebut dinilai dapat mewujudkan percepatan elektrifikasi dan memastikan keadilan akses energi bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
“Kami mendesak para pengambil kebijakan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pada kemewahan birokrasi. Saatnya kita semua mengedepankan keberpihakan pada keadilan sosial dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat kecil,” tuturnya.
(mro)
















