Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pengadaan anggaran kendaraan dinas sebesar Rp15 miliar dan penyewaan mobil senilai Rp1,196 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menuai kritik dari sejumlah Organisasi mahasiswa ekstra kampus atau Organisasi Kepemudaan (OKP).
Ketua DPD GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kalbar, Cesar Marchello, menyampaikan bahwa Pemprov harus memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikannya sehubungan dengan pengeluaran anggaran daerah yang cukup besar.
“Dengan memprioritaskan peningkatan perbaikan infrastruktur, Pemprov dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (20/6).
Baca Juga: Pengendara Motor Terjatuh Akibat Tumpahan Oli di Jalan Ahmad Yani Pontianak
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
