Berita Terbaru
Kesbangpol Kubu Raya Siapkan Perda Pembatasan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun Diskon Dadakan, Wagub Kalbar Pangkas Harga Paket Sembako Jadi Rp50 Ribu di Ketapang Bekasi Pasang EWS Pantau Banjir Kiriman dari Hulu Kota Bekasi Terapkan Sensor EWS Pantau Banjir 5 Jenis Makanan yang Wajib Dihindari Saat Tenggorokan Gatal dan Hendak Batuk
Beranda Nasional KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Pemerasan TKA ke Eks Staf Khusus Menaker
Nasional  

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Pemerasan TKA ke Eks Staf Khusus Menaker

Editor
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, tempat penyidikan kasus dugaan korupsi tenaga kerja asing dilakukan. Sumber Foto: kpk.go.id
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, tempat penyidikan kasus dugaan korupsi tenaga kerja asing dilakukan. Sumber Foto: kpk.go.id

  1. Suhartono, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) 2020–2023.

  2. Haryanto, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) 2019–2024 dan kini Dirjen Binapenta & PKK 2024–2025.

  3. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA 2017–2019.

  4. Devi Anggraeni, Koordinator Uji Kelayakan PPTKA 2020–2024, kini Direktur PPTKA 2024–2025.

  5. Gatot Widiartono, PPK PPTKA 2019–2024 dan pejabat di Ditjen Binapenta & PKK.

  6. Putri Citra Wahyoe, staf pada Direktorat PPTKA 2019–2024.

  7. Jamal Shodiqin.

  8. Alfa Eshad.

Mereka telah mengembalikan sebagian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp5,4 miliar ke KPK.

Walau belum dilakukan penahanan, seluruh tersangka telah dicegah ke luar negeri sejak 4 Juni 2025 selama enam bulan.

Baca Juga: KPK Periksa 9 Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah, Tiga Sudah Berstatus Tersangka

 

Sebelumnya
Laman: 1 2
Komentar

Baca Juga

Bekasi Pasang EWS Pantau Banjir Kiriman dari Hulu
Kota Bekasi Terapkan Sensor EWS Pantau Banjir
Komdigi Resmi Blokir 8 Medsos Anak Mulai Akhir Maret
Update Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini 7 Maret 2026: Rincian Harga Jual dan Buyback
APBN Terancam Tekor Imbas Perang Iran, Pemerintah Bersiap Bebankan Kenaikan Harga BBM ke Masyarakat
Antisipasi Kemarau, Pemerintah Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Riau

Rekomendasi untuk kamu

Usut Aliran Dana CSR, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD dalam Kasus Korupsi Wali Kota Madiun

“Para saksi diminta keterangan soal dugaan praktik penerimaan dana CSR oleh Wali Kota,” ujar Budi Prasetyo, Jumat (6/3/2026). Selain persoalan dana CSR, Budi menambahkan bahwa penyidik juga mencecar para saksi…

KPK Bongkar Modus Manipulasi Cukai Rokok

Baca Juga: Rokok Ilegal di Pelabuhan Dwikora Pontianak Bongkar Celah Pengawasan Bea Cukai Kalbar Budi menegaskan bahwa KPK akan menyampaikan perkembangan kasus setelah memanggil para pihak terkait. “Secara spesifik kami…

Kubu Yaqut Persoalkan KPK Tak Jelas Terapkan Hukum Acara di Kasus Haji

Dia mendasarkan dalil pada tiga pilar pengujian yang wajib dipenuhi dalam setiap penetapan tersangka, yakni syarat dan ketentuan kecukupan alat bukti yang tidak terpenuhi, pemenuhan prosedur penetapan tersangka menurut hukum…

KPK Ungkap Modus OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Pengondisian Proyek Outsourcing di Pemkab

“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas pada Pemkab Lamongan prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya. Sesuai dengan aturan yang tertuang…

Penambang PETI: Kami Lebih Mau Kerja Legal, Izin Pertambangan Rakyat Tak Kunjung Terbit

Khusus di Kapuas Hulu, 122 WPR tersebut telah dituangkan dalam dokumen pengelolaan yang mencakup 69 blok, tersebar di Kecamatan Bunut Hilir, Bunut Hulu, dan Boyan Tanjung. Namun, realisasi izin di…

Lampaui Standar Nasional, Kantor SAR Pontianak Puncaki Penilaian UPT Kelas A Se-Indonesia

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, Selasa, (3/3/2026), mengonfirmasi bahwa capaian ini adalah representasi dari komitmen peningkatan mutu internal. Menurutnya, indikator penilaian mencakup aspek teknis yang mendalam, bukan sekadar…