Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance).
“Pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD-RI yang terintegrasi dengan sistem perbankan akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dengan penandatanganan kerja sama ini, diharapkan konektivitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Kalbar dapat semakin kuat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kolaborasi ini juga mendukung konsolidasi data anggaran dan realisasi keuangan secara real-time.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien di seluruh daerah di Indonesia.
(Drl)
